Pemerintah Kedepankan Dialog

UNDANG PENDETA I Wakil Presiden terpilih Maruf Amin berbincang dengan Ketua Perwakilan Pendeta Papua Richard Tonjau (kanan) dan Ketua Gerakan Nasionalis Religius Bobby S Hendrawan (ketiga dari kanan) saat melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis (5/9). Mereka membahas perkembangan kondisi keamanan terkini di Papua.

JAKARTA – Pemerintah terus mengedepankan pendeka­tan dialog dalam menangani masalah keamanan di Papua. Dialog yang dilakukan pemer­intah bertujuan untuk men­damaikan dan meredakan kerusuhan yang pecah akibat penghinaan yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Wi­ranto menanggapi pernyataan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, yang me­minta pemerintah berdialog dengan masyarakat Papua un­tuk menyelesaikan permasala­han keamanan di Papua.

“Dialog itu disarankan oleh mereka. Presiden sudah dia­log, saya sudah dialog, seka­rang Kapolri, Panglima (TNI) ke sana dialog. Jadi sudah dialog ya, bukan belum dia­log, sudah,” ujar Wiranto saat konferensi pers di Gedung Ke­menko Polhukam, Jakarta, Ka­mis (5/9).

Wiranto melanjutkan, dengan proses dialog yang telah dilakukan pemerintah, saat ini situasi keamanan di Papua ber­langsung kondusif. Ia berharap situasi yang kondusif ini terus terjaga hingga seterusnya. Karena itu, ia memohon du­kungan dari masyarakat agar pemerintah bisa menangani masalah keamanan di Papua.

“Percayakan bahwa aparat keamanan itu maksimal untuk mengamankan kepentingan masyarakat, mengamankan kehidupan Papua dan Papua Barat. Dan itu semua demi ke­pentingan integritas wilayah nasional kita, stabilitas nasional kita,” kata Wiranto.

Pada kesempatan itu, Wi­ranto juga menegaskan bahwa pemerintah telah mencabut pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pembloki­ran internet dicabut lantaran situasi keamanan di Papua dan Papua Barat telah kondusif.

“Tadi saya sudah mendapat­kan laporan dari Kaporli, BIN, dari aparat keamanan di depan sana, keadaan sudah cukup kondusif. Maka pembatasan internet seperti janji saya ke­marin ini dicabut,” lanjut man­tan Panglima ABRI itu.

Pada kesempatan itu, Wi­ranto juga menyatakan Inter­pol kini sudah mulai bergerak memburu Kuasa Hukum Komite Nasional Papua Barat, Veronica Koman, yang saat ini berada di luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini sekarang sedang diburu oleh Interpol ya karena berada di luar negeri, tetapi sudah ter­sangka,” ujar Wiranto.

Sesuai Prosedur

Wiranto menuturkan, Ve­ronica sebagai tersangka dalam ujaran provokasi. Veronica di­duga melakukan tindakan pro­vokasi dan penghasutan terha­dap warga Papua-Papua Barat agar terus melakukan perlawa­nan lewat demonstrasi anarkis. Veronica disangka melanggar Pasal 160 KUHP, serta UU ITE tentang Penyebaran Informasi Bermuatan SARA.

Wiranto membantah Ke­polisian terlalu cepat menetap­kan Veronica sebagai tersang­ka. Ia meyakini Kepolisian telah melalui prosedur yang berlaku ketika menetapkan Veronica.

“Kita percayakan saja ke­pada polisi, ada yang lambat karena cari buktinya susah. Ada cepat karena buktinya gampang,” ujar Wiranto.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden terpilih, Ma’ruf Amin, berjanji akan menjaga keutuhan dan kedamaian di Papua karena dipilih 90,65 persen masyarakat Papua pada Pilpres 2019.

“Kebetulan Papua kan men­dukung Pak Jokowi dengan saya ini besar sekali, (hampir) 91 persen. Ini luar biasa. Jadi maka itu menjadi kewajiban kami, Pak Jokowi dengan saya, untuk menjaga keutuhan di Papua,” ujar Ma’ruf usai bertemu para pendeta Papua di kediaman­nya, Menteng, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan pihaknya telah memerintahkan para diplomat untuk menjelaskan situasi yang ter­jadi di Papua kepada negara-negara lain. Para diplomat juga diperintahkan untuk memagari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia mengatakan pemagaran tersebut merupakan salah satu prioritas politik luar negeri. Hal itu disampaikan Retno dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.