 |
| Suasana hari pertama kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada Jumat (10/4/2026) tampak berbeda dari biasanya. |
SERANG KONTAK BANTEN – Suasana hari pertama kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada Jumat (10/4/2026) tampak berbeda dari biasanya. Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat kawasan perkantoran di KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) terlihat lengang.
Pantauan di lapangan menunjukkan, aktivitas di sejumlah titik utama pemerintahan mengalami penurunan signifikan, terutama pada tingkat kehadiran pegawai di kantor.
Perkantoran Terlihat Sepi
Kawasan KP3B yang biasanya dipadati kendaraan pegawai, kali ini tampak jauh lebih sepi. Area parkir yang umumnya penuh kini terlihat longgar tanpa antrean kendaraan.
Kondisi serupa juga terjadi di Gedung DPRD Banten. Bahkan, untuk mendukung efisiensi selama masa WFH, sejumlah fasilitas seperti pencahayaan di lorong dikurangi dan operasional lift dibatasi.
WFH Perdana ASN Banten
Sepinya aktivitas perkantoran ini merupakan dampak langsung dari hari pertama penerapan kebijakan WFH di lingkungan Pemprov Banten. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian sistem kerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja ASN.
Meski bekerja dari rumah, pengawasan terhadap pegawai tetap dilakukan secara daring oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini untuk memastikan kinerja dan disiplin ASN tetap terjaga.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Di tengah kondisi kantor yang lengang, Pemerintah Provinsi Banten memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Unit-unit layanan publik tetap beroperasi dan siap melayani kebutuhan warga secara optimal.
Gubernur Tetap Jalankan Agenda Strategis
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, tetap menjalankan agenda pemerintahan. Salah satunya dengan melantik 132 pejabat administrator dan pengawas guna memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kinerja birokrasi.
Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan publik, melainkan menjadi bagian dari transformasi sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien.
