JAKARTA, KONTAK BANTEN — Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan mulai cair pada pekan kedua April 2026 di seluruh Indonesia.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, pada Rabu (1/4/2026). Penyaluran ini merupakan tahap kedua yang mencakup periode April hingga Juni dan menyasar jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Data Baru Percepat Penyaluran
Saifullah Yusuf menjelaskan, percepatan pencairan bansos tahun ini didukung oleh pembaruan sistem data penerima yang kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.
Sebelumnya, data penerima manfaat baru tersedia pada tanggal 20 setiap awal triwulan. Namun pada 2026, jadwal tersebut dimajukan menjadi tanggal 10, sehingga proses verifikasi dan penyaluran dapat dilakukan lebih cepat.
“Data yang diperbarui lebih awal memungkinkan proses penyaluran bansos berjalan lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
18 Juta Keluarga Jadi Sasaran
Pemerintah menetapkan jumlah penerima bansos reguler pada tahun 2026 tetap sebanyak 18 juta keluarga. Angka tersebut mencakup penerima manfaat PKH dan BPNT sebagai bagian dari program perlindungan sosial nasional.
Dengan data yang lebih mutakhir, pemerintah berharap potensi keterlambatan distribusi dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan akurasi penerima bantuan.
Penyaluran Lewat Bank dan Kantor Pos
Dalam pelaksanaannya, bansos akan disalurkan melalui dua jalur utama, yakni perbankan dan layanan pos.
- Penerima yang memiliki rekening bank akan menerima bantuan secara non-tunai melalui sistem perbankan.
- Sementara itu, bagi KPM yang belum memiliki rekening, penyaluran dilakukan melalui kantor pos untuk memastikan akses tetap merata.
Skema ini diterapkan agar masyarakat di wilayah terpencil maupun dengan keterbatasan akses ke layanan keuangan tetap dapat menerima bantuan.
Dorong Pemanfaatan dan Kemandirian
Pemerintah mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan bansos sesuai kebutuhan dasar, seperti pangan dan kebutuhan pokok lainnya, guna menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mendorong KPM untuk mengikuti program pemberdayaan sosial yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dalam jangka panjang serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
