SERANG, KONTAK BANTEN — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai pekan kedua April 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam upaya mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja ASN, sekaligus mendukung penghematan energi tanpa mengganggu pelayanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, menyampaikan bahwa penerapan WFH tidak dimulai pada Jumat pertama April karena bertepatan dengan hari libur.
“Edaran resmi sedang disiapkan. Untuk Kota Serang, WFH akan mulai diberlakukan pada Jumat pekan kedua April,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Tidak Berlaku untuk Semua OPD
Nanang menegaskan, kebijakan WFH tidak diterapkan secara menyeluruh di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap akan beroperasi normal.
“Tidak semua OPD WFH. Pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Di Setda pun sekitar 50 persen pegawai tetap masuk kantor,” jelasnya.
Layanan penting seperti administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dipastikan tetap buka dan melayani masyarakat seperti biasa.
Penyesuaian Program Jumat Bersih
Selain itu, kebijakan WFH juga berdampak pada program rutin kebersihan lingkungan, yakni Jumat Bersih (Jumsih). Pemkot Serang saat ini tengah mengkaji penyesuaian jadwal kegiatan tersebut.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memindahkan kegiatan Jumsih ke hari Kamis, tanpa mengurangi tujuan utama menjaga kebersihan lingkungan.
“Kegiatan kebersihan tetap berjalan, hanya waktunya yang akan disesuaikan,” kata Nanang.
Jaga Keseimbangan Kinerja dan Pelayanan
Pemkot Serang memastikan penerapan WFH tetap mengedepankan keseimbangan antara efisiensi kerja ASN dan kualitas pelayanan publik. Pengaturan teknis di masing-masing OPD akan disesuaikan agar kinerja tetap optimal.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas ASN, tetapi juga menjadi bagian dari upaya adaptasi sistem kerja yang lebih fleksibel di lingkungan pemerintahan daerah.
