KARO –– KONTAK BANTEN– Kasus yang menjerat videografer Amsal dalam proyek video profil desa di Kabupaten Karo kini menjadi sorotan publik. Perkara ini dinilai tidak hanya sebatas dugaan markup anggaran, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa.
Dalam persidangan yang tengah berlangsung, jaksa penuntut umum menyebut adanya kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp200 juta. Berdasarkan hal tersebut, Amsal dituntut hukuman 2 tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta.
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. Setiap desa disebut menganggarkan sekitar Rp30 juta untuk produksi video tersebut. Hasil pekerjaan yang dilakukan Amsal pun diklaim telah selesai dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari kebutuhan publikasi.
Namun, dalam proses hukum yang berjalan, muncul penilaian bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran. Jaksa menilai adanya dugaan markup yang kemudian berujung pada perhitungan kerugian negara.
Seiring bergulirnya kasus ini ke ruang publik, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada nilai anggaran, tetapi juga pada mekanisme pengelolaannya. Banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana proses perencanaan proyek tersebut dilakukan, siapa saja yang terlibat dalam penentuan anggaran, serta bagaimana proses persetujuan hingga pencairan dana dapat berjalan.
“Penggunaan dana publik harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Perlu dilihat juga peran semua pihak dalam proses anggaran,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Dalam praktiknya, pengelolaan proyek desa umumnya melibatkan sejumlah tahapan administratif yang tidak sederhana. Mulai dari penyusunan rencana kegiatan, pembahasan anggaran, hingga pelaksanaan proyek dan pelaporan hasil kegiatan.
Hingga kini, proses hukum terhadap Amsal masih berjalan dan menunggu putusan pengadilan. Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
