SERANG, KONTAK BANTEN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan anggaran Program Sekolah Gratis (PSG) yang sempat tertunda akan segera dicairkan pada pekan ini. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, proses pengusulan pencairan dana telah selesai dilakukan. Saat ini, tahapan tinggal menunggu koordinasi teknis dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi pengelola keuangan daerah.
“Pengusulan sudah dilakukan. Sekarang tinggal proses teknis saja, Insya Allah minggu ini mulai dicairkan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Validasi Data Jadi Penyebab Keterlambatan
Jamaluddin menjelaskan, keterlambatan pencairan dana PSG yang terjadi sejak awal tahun 2026 bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah, kata dia, melakukan proses verifikasi dan validasi data secara menyeluruh guna memastikan anggaran tepat sasaran.
Menurutnya, validasi tersebut penting mengingat data penerima bantuan bersifat dinamis, terutama terkait jumlah siswa di masing-masing sekolah.
“Kami harus memastikan data siswa benar-benar valid. Jangan sampai anggaran diberikan kepada siswa yang sudah pindah sekolah, keluar, atau tidak lagi aktif,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses pembaruan data dilakukan secara berkala oleh pihak sekolah dan diverifikasi oleh dinas. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memerlukan waktu lebih lama sebelum pencairan dapat dilakukan.
“Memang ada penyesuaian-penyesuaian, terutama terkait jumlah siswa aktif. Tapi sekarang sudah beres dan siap dicairkan,” katanya.
Pencairan Bertahap dan Evaluasi Berkelanjutan
Untuk pencairan tahap awal, Pemprov Banten memastikan dana untuk periode Februari 2026 akan segera disalurkan. Sementara untuk periode Maret, proses masih menunggu tahapan lanjutan dari BPKAD.
Jamaluddin menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi berkala agar tidak terjadi kembali keterlambatan di masa mendatang.
“Kami evaluasi terus, terutama dari sisi administrasi dan pelaporan sekolah. Ini penting agar ke depan proses pencairan bisa lebih cepat dan akurat,” ujarnya.
Skema Baru: Pencairan di Awal Periode
Lebih lanjut, Jamaluddin mengungkapkan bahwa Pemprov Banten tengah mengkaji perbaikan sistem pencairan anggaran PSG. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub), pencairan sebenarnya dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Namun, ia mendorong agar pencairan dilakukan di awal periode, bukan di akhir, sehingga dapat menjadi modal operasional bagi sekolah.
“Sesuai Pergub memang tiga bulan sekali. Tapi kami sedang koordinasi agar bisa dilakukan di awal. Jadi sekolah punya dana lebih dulu untuk operasional,” tuturnya.
Menurutnya, skema pencairan di awal akan memberikan dampak positif, terutama bagi sekolah swasta yang sangat bergantung pada dana pengganti SPP dari pemerintah.
Serapan Anggaran Capai Rp90 Miliar
Hingga saat ini, total anggaran yang telah terserap dalam Program Sekolah Gratis di Provinsi Banten mencapai hampir Rp100 miliar.
“Sekitar Rp90 sekian miliar sudah terserap,” ungkap Jamaluddin.
Anggaran tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan pendidikan, khususnya di sekolah swasta, sebagai pengganti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa.
Keluhan Sekolah Swasta
Sebelumnya, keterlambatan pencairan dana PSG sempat dikeluhkan oleh sejumlah sekolah swasta di Banten. Mereka mengaku belum menerima dana sejak Januari 2026, sehingga berdampak pada operasional sekolah.
Salah satu kepala sekolah swasta di Kota Serang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut membuat pihak sekolah harus mencari solusi alternatif untuk menutupi kebutuhan operasional.
“Sudah dua bulan belum ada pencairan. Kami harus mencari cara agar kegiatan belajar tetap berjalan,” ujarnya.
Komitmen Pemprov Banten
Dengan adanya kepastian pencairan dalam waktu dekat, Pemprov Banten berharap program Sekolah Gratis dapat kembali berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Jamaluddin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola program agar lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Ini program prioritas. Kami pastikan ke depan akan lebih baik, baik dari sisi data maupun mekanisme pencairannya,” pungkasnya.
