YOGYAKARTA - Wacana mengenai mudik lebaran kembali
bergulir tahun ini. Bulan Ramadhan yang sudah dekat, begitu pula dengan
Lebaran Idul Fitri setelahnya. Namun, wacana tersebut kali ini dikaitkan
dengan pandemi Covid-19 yang masih merebak. Pemerintah menyatakan tidak
melarang mudik, tetapi mengimbau agar masyarakat lebih baik tidak
mudik.
Secara umum, sebenarnya pemerintah sudah mengingatkan masyarakat
untuk menjaga jarak sik (physical distancing) dua meter dan menerapkan
isolasi diri selama 14 hari bagi pemudik. Namun, mengingat mayoritas
pemudik yang menggunakan angkutan umum, peringatan tersebut akan sulit
dilakukan.
Atas permasalahan tersebut, Ahmad Munawar, Guru Besar Teknik Sipil
UGM, mengharapkan agar pemerintah alangkah baiknya mempertegas
pelarangan mudik. Hal itu karena berdasarkan analisisnya penyebaran
Covid-19 tidak bisa dihindari selama prosesi mudik ini.
“Meski masyarakat menggunakan kendaraan pribadi juga penyebaran akan terjadi di rest area,” ujarnya, Senin (6/4).
Beratkan Daerah
Sementara mengenai penerapan isolasi selama 14 hari di kampung
halaman pemudik, Munawar menyebut hal itu tidak akan berjalan lancar
karena jumlah pemudik yang mencapai jutaan orang. “Isolasi ini
mengharapkan pemerintah daerah sasaran mudik untuk mempersiapkan ratusan
bahkan ribuan peralatan serta fasilitas. Hal ini malah akan memberatkan
pemerintah daerah. Jika tidak siap malah akan menyebabkan pandemi ini
menyebar di daerah mereka,” terangnya.
Oleh karena itu, Munawar menyatakan jika memungkinkan pemerintah
harus tegas melarang mudik dengan membatasi, bahkan kalau mungkin
menyetop angkutan umum bus antar kota, kereta api jarak jauh dan
pesawat.
