Revisi UU MD3 Pimpinan MPR Disepakati 10 Orang

BERJABAT TANGAN I Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) berjabat tangan dengan anggota Fraksi PPP Arsul Sani sebelum mengikuti rapat pleno pembahasan revisi UU MD3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

JAKARTA – Dewan Per­wakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk me­nambah jumlah kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 me­lalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

Hasil rapat pleno itu akan dibawa ke pembicaraan tingkat II atau disahkan dalam sidang paripurna selanjutnya. Dalam rapat pleno itu, DPR diwakili oleh Badan Legis­lasi (Baleg) dan Panitia Kerja (Panja) RUU MD3, sedangkan pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Wakil Ketua Badan Legis­lasi (Baleg) DPR, Totok Daryanto, mengatakan jumlah kursi MPR RI tertuang pada draf RUU MD3 Pasal 15 Ayat 1. Bunyinya, pimpinan MPR ter­diri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipi­lih dari dan oleh anggota MPR.

Kemudian dalam penjelasan pasal, yang dimaksud representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau ang­gota mengajukan satu orang pimpinan MPR. Dengan demikian, pimpinan MPR periode 2019–2024 berjumlah 10 orang yang terdiri dari sembilan fraksi dan satu perwakilan DPD.

“Rapat Panja pembahasan RUU tentang perubahan ke­tiga atas UU MD3, menyepakati seluruh materi muatan RUU. Pembahasan dilanjutkan di dalam pembicaraan tingkat II yakni pengambilan keputusan perubahan UU MD3 ditetapkan sebagai undang-undang,” tegas Totok, di Jakarta, Jumat (13/9).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU MD3 sebelum perubahan, pimpinan MPR terdiri dari satu orang ketua dan tujuh orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pasal itu menyebabkan pimpinan MPR saat ini terdiri dari delapan orang.

Seperti diberitakan sebe­lumnya, usai Pemilu 2019, muncul wacana untuk mem­bentuk Koalisi Kebangsaan di MPR. Artinya, seluruh fraksi partai politik yang duduk di parlemen ditambah kelompok DPD memiliki perwakilan di kursi pimpinan MPR.

“Penyempurnaan redaksi pada Pasal 15 Ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga Pasal 15 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut, “Pimpinan MPR ter­diri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan repre­sentasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh ang­gota MPR,” jelas Wakil Ketua Baleg DPR RI itu.

Perwakilan Fraksi

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melanjutkan, pasal hasil revisi tersebut memiliki rumusan penjelasan yaitu, “Yang dimak­sud dengan ‘representasi’ dari masing-masing fraksi dan ke­lompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan 1 (satu) orang pimpinan MPR,” terangnya.

Selain melakukan perubahan terhadap Pasal 15 Ayat (1), tutur Totok, dalam rapat tertu­tup juga disepakati penghapu­san Pasal 427C, karena sudah tertuang dalam Pasal 15. Pasal 427C berisi mengenai susunan dan mekanisme pemilihan Pimpinan MPR masa keang­gotaan MPR setelah hasil Pe­milu 2019 yang intinya menye­butkan bahwa Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah setuju dengan muatan revisi UU MD3 itu. “Pemerintah berse­dia melanjutkan pembahasan RUU MD3 dalam sidang pari­purna dan disahkan menjadi UU,” ucapnya