Ingin Genjot FDI Mesti Berantas Biaya Siluman

JAKARTA – Kebijakan pemerintah merom­bak 77 Undang-Undang terkait perizinan in­vestasi dinilai belum cukup untuk memikat lebih banyak investasi asing langsung atau For­eign Direct Investment (FDI).

Sebab, selain kepastian hukum yang lemah, faktor lain yang kerap menyurutkan minat pemodal asing berinvestasi di Indonesia adalah masih munculnya praktik pajak atau biaya silu­man yang cukup tinggi, berkisar 5–10 persen.

Hal ini tentunya menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga Indonesia menjadi tidak kompetitif. Oleh karena itu, pemberantasan biaya siluman juga mesti menjadi prioritas pe­merintah agar FDI deras mengalir ke Tanah Air.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Air­langga, Gitadi Tegas, mengemukakan untuk benar-benar menciptakan iklim kemudahan investasi, harus disiapkan program yang rinci, bukan hanya dalam judul besar.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah pemerintah serius menghilangkan praktik ko­rupsi pada penerapan pajak atau biaya silu­man. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dan menggandeng aparat penegak hukum yang dapat diandalkan.

“Bukan sekarang saja, sejak dulu keinginan menarik investor asing sudah ada. Tapi grand design-nya tidak pernah jelas, hanya judul be­sar di depan,” ungkap dia, ketika dihubungi, Jumat (13/9).

Menurut Gitadi, kebijakan klasik seperti tax holiday sudah biasa, sehingga perlu ada skema program yang lebih rinci dan komprehensif, khususnya menambah kepercayaan calon in­vestor dengan memberikan kepastian hukum. Praktik biaya siluman juga harus dihilangkan. “Untuk zaman big data seperti sekarang, perlu memanfaatkan teknologi IT untuk pengawasan dan pemrosesan izin sehingga transparansinya jelas,” tukas dia.

Pajak atau biaya siluman di Indonesia dika­barkan cukup tinggi, bisa berkisar 5–10 persen. Oleh karena itu, rencana pemerintah menu­runkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 20 persen pun dinilai belum cukup membuat RI lebih kompetitif dibanding­kan negara Asean lain. Sebab, pada akhirnya PPh Badan yang mesti dibayar akan ditambah dengan biaya atau pajak siluman itu, sehingga total biaya pajak bisa mencapai 30 persen.

Padahal, saat ini PPh Badan Indonesia su­dah termasuk yang tertinggi di Asean. Di sisi lain, Singapura hanya 15 persen, Malaysia 17 persen, Thailand 20 persen, dan Vietnam 20 persen. Dari sisi kemudahan berusaha, Indo­nesia menempati peringkat keenam diban­dingkan negara Asean lain. (Lihat infografis)

Bertumpu Daya Saing

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, menambahkan untuk meningkatkan daya saing, perombakan UU ter­kait investasi tidak akan cukup selama korup­si dan praktik ekonomi hitam lainnya masih merajalela.

Menurut dia, Indonesia mesti menumbuh­kan kelas baru pengusaha yang bertumpu pada daya saing, bukan hanya memanfaatkan kon­sesi dari pemerintah, kuota impor, korupsi, dan aktivitas ekonomi yang tidak transparan dan melanggar hukum lainnya.

“Nah itu kan black economy, ekonomi hitam yang membuat sia-sia pemangkasan segala perizinan. Baik oknum pengusaha dan oknum pejabat menikmati situasi tersebut, yakni si­tuasi ekonomi yang bukan berlandas daya sa­ing, tapi berlandas pada kedekatan politik,” ungkap Gunadi.

Sementara itu, pemerintah sedang ber­upaya untuk memperbaiki iklim investasi de­ngan merombak 72 UU terkait perizinan. Tu­juannya, untuk menarik lebih banyak investor asing ke dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan perombakan UU dengan skema omnibus law ini rampung bulan depan. Skema omnibus law adalah kon­sep pembuatan beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru.

“Jadi, itu walaupun presisinya belum dipu­tuskan, tetapi arahnya adalah kita akan menye­lesaikan omnibus law dalam waktu satu bulan. Dari pemerintah oleh pemerintah tentu saja un­tuk disampaikan ke DPR,” papar Darmin, Jumat.

Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Valianty, menegaskan masalah utama seretnya investasi adalah perizinan dan ekonomi biaya tinggi ter­utama pajak siluman. Mestinya, itu yang menjadi fokus pemerintah baik pusat maupun di daerah.

“Yang perlu disidak ialah praktik di lapang­an. Memang perlu simplifikasi peraturan, te­tapi lebih krusial lagi ialah perbaiki praktik per­izinan di lapangan,” ujar dia.