SERANG KONTAK BANTEN – Pemprov Banten Matangkan Skema Bus Antar-Jemput ASN, Gandeng Swasta hingga Atur Rute dan Operasional
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mematangkan rencana penyediaan layanan bus antar-jemput bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa skema layanan transportasi ini tidak sepenuhnya akan bergantung pada armada milik pemerintah, melainkan dibuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, khususnya pengusaha bus.
Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menekan kemacetan serta konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintahan.
“Kita jemput bola dengan pengusaha bus, supaya ASN tidak banyak menggunakan kendaraan pribadi. Ini penting untuk efisiensi, mengurangi macet, dan menghemat BBM,” ujar Dimyati, Rabu (8/4/2026).
Operasional Tidak Setiap Hari
Dimyati menjelaskan, layanan bus antar-jemput ASN direncanakan tidak beroperasi setiap hari kerja. Pemprov Banten mempertimbangkan efektivitas penggunaan dengan membatasi operasional hanya pada hari tertentu, yakni Senin hingga Kamis.
“Kita tidak berlakukan setiap hari. Ada hari tertentu agar tetap efisien,” katanya.
Skema Transportasi Berbasis Jarak
Selain itu, Pemprov Banten juga tengah mengkaji skema penggunaan moda transportasi berbasis jarak tempuh ASN. Dalam konsep tersebut, ASN yang tinggal dekat dari kantor didorong untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda, sementara jarak menengah hingga jauh akan dilayani bus.
“Untuk radius dekat bisa jalan kaki, menengah pakai sepeda, dan yang jauh menggunakan bus. Ini agar lebih hemat dan sehat juga,” jelasnya.
Keterbatasan Armada Jadi Tantangan
Dimyati mengakui, armada yang dimiliki Dinas Perhubungan (Dishub) saat ini belum mencukupi untuk melayani seluruh ASN di lingkungan Pemprov Banten.
“Bus Dishub tidak cukup, karena kebanyakan bus kecil. Tapi bisa dimanfaatkan untuk rute tertentu,” ujarnya.
Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak swasta dinilai menjadi solusi untuk menutupi kekurangan armada sekaligus mempercepat realisasi program.
Kendala Trayek dan Akses ke KP3B
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Ai Dewi Suzana, menyebut salah satu kendala utama adalah keterbatasan trayek angkutan umum yang belum menjangkau kawasan pusat pemerintahan di KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) secara optimal.
Menurutnya, rencana penyediaan bus ASN ini sudah mulai dibahas bersama Dinas Perhubungan, namun masih menunggu persetujuan pimpinan.
“Kalau disetujui, ini bisa jadi solusi transportasi bagi ASN yang selama ini kesulitan akses ke KP3B,” ujarnya.
Ai juga menilai, selain efisiensi energi, program ini berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan ASN.
“Bisa juga mendorong pola hidup sehat, karena ada opsi berjalan kaki atau bersepeda,” tambahnya.
Perhitungan Anggaran Masih Dikaji
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Banten, Tri Nurtopo, menegaskan bahwa realisasi program tersebut masih dalam tahap wacana dan pembahasan awal.
Ia menyebut, aspek penganggaran, khususnya biaya operasional seperti BBM, menjadi faktor utama yang harus dihitung secara matang.
“Semua tergantung kebijakan pimpinan. Yang jelas, anggaran operasional seperti BBM harus dihitung dulu sumbernya dari mana,” kata Tri.
Rencana Rute dari Barat dan Timur
Jika program ini terealisasi, Dishub memperkirakan akan ada dua jalur utama layanan bus, yakni dari wilayah barat dan timur menuju KP3B.
“Perkiraan kami ada dua lintasan, dari arah barat dan timur menuju pusat pemerintahan,” jelasnya.
Dorong Efisiensi di Tengah Tekanan Ekonomi
Dimyati menambahkan, kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Banten dalam menghadapi tekanan terhadap pendapatan daerah, yang dipengaruhi kondisi ekonomi global dan nasional.
Ia juga menyinggung tren penggunaan kendaraan listrik yang berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
“Pendapatan daerah bisa terpengaruh, jadi efisiensi harus dilakukan,” ujarnya.
Solusi Transportasi dan Lingkungan
Program bus antar-jemput ASN ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas lingkungan di kawasan pemerintahan.
Meski masih dalam tahap kajian, Pemprov Banten optimistis program ini dapat segera direalisasikan setelah seluruh aspek teknis, operasional, dan anggaran dinyatakan siap.
