SERANG KONTAK BANTEN — Pemerintah Provinsi Banten kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 132 pejabat administrator dan pengawas (eselon III dan IV) pada Selasa (31/3/2026). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, di Aula Pendopo Gubernur yang berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 161 Tahun 2026, yang mencakup rotasi, promosi, serta pengisian jabatan kosong di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Andra Soni menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Selain sebagai bentuk penyegaran organisasi, kebijakan ini juga bertujuan untuk menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan instansi.
“Pelantikan ini adalah bagian dari upaya memperkuat organisasi. Saya berharap saudara-saudara dapat segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik,” ujarnya.
Ia menekankan tiga hal utama yang harus dipegang oleh para pejabat yang baru dilantik, yakni profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Bekerjalah secara profesional, jaga integritas, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebaran Jabatan Strategis
Dari total 132 pejabat yang dilantik, sejumlah posisi strategis diisi oleh pejabat baru, terutama pada sektor pengawasan, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan perencanaan pembangunan.
Di lingkungan Inspektorat Daerah, jabatan Sekretaris diisi oleh Nia Karmina Juliasih, sementara posisi Inspektur Pembantu III, IV, dan Khusus masing-masing dijabat Diana Siskha Yulita Simbolon, Dicky Hardiana, dan Ratu Syafitri Muhayati. Penataan ini diharapkan memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah.
Pada sektor pendidikan, Rachmat Tamam dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didampingi sejumlah kepala bidang seperti Susilorini (Pendidikan Khusus), Rudi Yatmawan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), serta Rohaendi (Kebudayaan).
Di bidang infrastruktur, perubahan signifikan terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rahmat Hidayat dipercaya sebagai sekretaris dinas, sementara sejumlah kepala bidang strategis diisi oleh Deni Mardiyanto (Penataan Ruang), Isvan Taufik (Sumber Daya Air), Sandy (Bina Marga), Zainul Hakim (Jasa Konstruksi), dan Yan Ardiansyah Achmad (Cipta Karya).
Selain itu, beberapa kepala UPTD juga dilantik untuk memperkuat pelayanan teknis di lapangan, seperti pengelolaan daerah aliran sungai, jalan dan jembatan, serta pengujian konstruksi.
Penguatan Sektor Sosial dan Ekonomi
Di sektor sosial, M. Nuh Suradilaga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial, dengan dukungan pejabat bidang seperti Rita Prameswari (Jaminan Sosial), Linda Rohyati Fatimah (Pemberdayaan Sosial), serta Asep Saepudin (Rehabilitasi Sosial).
Sementara itu, pada sektor ekonomi dan perencanaan, Desta Munggara dilantik sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Posisi kepala bidang di lembaga tersebut diisi oleh Irwan Setiawan (Perekonomian dan SDA), Agus Santoso Effendi Guruh Agung (Infrastruktur dan Kewilayahan), Anita Widiastuti (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia), serta Rizal Marthias (Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi).
Di bidang keuangan daerah, Ahmad Rasudin menjabat Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, sedangkan Raden Fadhly Azhar menangani pengelolaan barang milik daerah. Penguatan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.
Dorongan Percepatan Pembangunan
Gubernur menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Ia meminta agar setiap OPD mampu bekerja secara sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan di Provinsi Banten ke depan semakin kompleks, mulai dari peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kerja nyata dan tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam birokrasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Transparansi dan akuntabilitas, lanjutnya, harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas.
Harapan terhadap ASN
Pelantikan ini menjadi momentum bagi Pemprov Banten untuk memperkuat reformasi birokrasi. Dengan komposisi pejabat yang baru, diharapkan tercipta organisasi pemerintahan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Gubernur berharap para pejabat yang dilantik tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat.
“Jabatan ini adalah amanah. Jalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” pungkasnya.
Pelantikan 132 pejabat ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam membangun birokrasi yang solid, efektif, dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
