Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
Maruarar mengatakan, penerima bantuan telah melalui proses verifikasi ketat, termasuk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan mereka masuk kategori desil satu atau kelompok ekonomi terbawah.
“Kita lihat tadi rumahnya memang sangat tidak layak huni. Dari data BPS juga sudah masuk desil satu. Jadi saya sangat senang karena program ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya saat meninjau RTLH di Kampung Kelapa Dua, Desa Pete, Tigaraksa, Senin (30/3/2026).
Tekankan Transparansi dan Peran Masyarakat
Selain bantuan renovasi, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pemilihan material hingga pengelolaan anggaran.
“Rakyat kita didik supaya terbuka. Milih toko bangunan jangan cuma satu, cari empat, bandingkan harga termurah, cek sudah termasuk pajak atau ongkir belum,” jelasnya.
Dukung Lewat KUR Perumahan
Pemerintah juga menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendukung masyarakat dan pelaku usaha kecil di sektor perumahan.
Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses pinjaman dengan bunga rendah. Dari bunga awal 11 persen, pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 persen sehingga masyarakat hanya membayar 6 persen.
“Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta bahkan tidak perlu jaminan,” kata Maruarar.
Ia menambahkan, pelaku usaha seperti kontraktor kecil, pengembang, hingga toko bangunan kategori UMKM dapat mengakses pinjaman hingga Rp20 miliar.
Target 400 Ribu Rumah
Pemerintah menargetkan pembangunan dimulai dengan 83 ribu unit rumah yang telah diverifikasi pada April 2026. Selanjutnya, jumlah tersebut akan ditingkatkan hingga mencapai 400 ribu unit dalam satu tahun.
“April ini 83 ribu mulai jalan. Lalu Mei kita genjot lagi sampai 400 ribu. Tidak usah nunggu lama-lama,” ujarnya.
Program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak swasta melalui skema gotong royong, termasuk lembaga sosial dan perusahaan.
Dinilai Jadi Sarana Edukasi Masyarakat
Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Qodari, menilai program BSPS tidak hanya membantu perbaikan rumah, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.
Menurutnya, konsep “tender rakyat” dalam program ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk memilih harga terbaik dan mengelola proyek secara mandiri.
“Kalau tender ini berjalan, masyarakat semakin cerdas, dapat harga terbaik, dan hasilnya kembali ke mereka. Jadi bukan sekadar bantuan, tapi juga proses pembelajaran,” ujarnya.
Program bedah rumah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi dan transparansi di tingkat akar rumput.
