JAKARTA, KONTAK BANTEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi penggunaan kendaraan dinas setelah menerima laporan adanya penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik Lebaran 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kepala daerah dan inspektorat diminta segera melakukan pengawasan menyeluruh agar fasilitas negara tidak disalahgunakan.
“Untuk itu, kami mengimbau agar kepala daerah dan inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungannya,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, kendaraan dinas, baik yang berstatus barang milik negara maupun daerah, hanya diperuntukkan bagi kepentingan operasional dan tugas kedinasan. Penggunaan di luar kepentingan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran.
Budi menegaskan, penyalahgunaan fasilitas negara dapat menjadi pintu masuk praktik korupsi. Tidak hanya dari penyalahgunaan jabatan, risiko korupsi juga bisa muncul dari penggunaan fasilitas negara yang tidak semestinya.
“Praktik yang kerap dianggap sederhana, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, sejatinya mencerminkan benturan kepentingan dan dapat berdampak pada kerugian keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, KPK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Hari Raya. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk benturan kepentingan yang bertentangan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.
KPK berharap seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) dapat mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga integritas dalam penggunaan fasilitas negara, terutama selama momentum Hari Raya Idul Fitri.
