JAKARTA – Ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kaum milenial untuk jadi petani dan target Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencetak 2,5 juta petani muda dalam lima tahun hanya akan jadi mimpi. Bila tidak disertai dengan kebijakan menghentikan impor pangan yang diproduksi petani dalam negeri, para calon petani akan berpikir dua kali untuk terjun bertani.
Selain tidak efisien dan kurang menjanjikan, fakta menunjukkan jumlah petani terus menyusut karena dibunuh secara perlahan oleh kebijakan pemerintah membuka keran impor pangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017, jumlah pekerja di sektor pertanian sebanyak 39,68 juta. Angka tersebut turun menjadi 38,05 juta pekerja pada tahun ini.
Pakar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, Minggu (1/11), menyebutkan dari 17 sektor usaha di Indonesia, pendapatan paling rendah di sektor pertanian. Upah buruh tani sama dengan 62 persen upah buruh bangunan pada Juli lalu.
Dwi, yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), menjelaskan dari sisi kesejahteraan, nilai tukar petani (NTP) subsektor hortikultura dan peternakan juga terendah dalam enam tahun terakhir. Saat pandemi Covid-19, NTP melorot tajam pada Mei ke level 99,47 atau terendah selama 20 tahun terakhir.
Sebab itu, dia meminta pemerintah melindungi harga di tingkat usaha tani. Pasalnya harga pangan yang diatur pemerintah, malah harganya banyak yang jatuh, sehingga petani makin sengsara.
Jatuhnya harga komoditas pertanian, jelas Dwi, mulai pada tahun 1990-an, saat pemerintah mulai membuka keran impor besar-besaran, seperti bawang putih dan kedelai.
“Dulu, Indonesia swasembada dua komoditas tersebut, tetapi karena keran impor dibuka, petani enggan menanam lagi,” kata Dwi.
Kini, Indonesia mengimpor lebih dari 90 persen bawang putih dan lebih dari 70 persen kedelai. Petani kedua komoditas tersebut ikut hancur.
Untuk tahun ini, sepanjang semester I-2020, RI telah mengimpor bawang putih sebanyak 284,3 ribu ton, atau naik 141 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sementara impor kedelai pada periode yang sama juga 1,27 juta ton atau senilai 7,52 trilliun rupiah.
Kondisi seperti itu juga yang dikhawatirkan akan dialami petambak garam dan petani gula. Faktanya saat ini juga impor kedua komoditas tersebut jor-joran. “
Lima tahun ke depan petambak garam akan hancur. Terlebih lagi, sistem pangan kita sudah tersambung dengan sistem pangan global. Banyak tarif yang dinolkan,” tukas Dwi.
Tidak Pasti
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan selain tidak menarik, faktor pendidikan juga memengaruhi berkurangnya minat generasi milenial untuk terjun ke sektor pertanian.
“Jangankan yang lulusan perguruan tinggi, yang tamat SMA saja sudah sedikit yang kembali jadi petani, jika orang tuanya petani. Mereka ingin masuk ke sektor yang keuntungannya lebih pasti, tidak seperti sektor pertanian yang serba-tidak pasti, baik tingkat harga, cuaca, maupun hama,” kata Tauhid.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak kalangan muda Indonesia kembali menekuni dunia pertanian. Sebab, dengan terjunnya kaum milenial ke sektor pertanian akan membuat sektor tersebut lebih menjanjikan melalui berbagai inovasi dan kreativitas mereka.
Sentuhan teknologi dan digitalisasi diharapkan bisa membuat data-data di sektor pertanian lebih transparan, mulai data produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dengan demikian, diharapkan bisa menekan impor, bahkan malah memacu ekspor komoditas pertanian.
Kementerian Pertanian sendiri mengungkapkan bahwa saat dalam jangka panjang konsentrasi menumbuhkan minat anak muda pada sektor pertanian modern. Lembaga tersebut menargetkan mencetak 2,5 juta petani muda dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Upaya tersebut sudah mulai dilakukan dengan bekerja sama dengan kementerian lain dan perguruan tinggi.
