 |
| Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan saat memberikan paparan terkait strategi pengembangan KUMKM pada acara Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UKM 2019 |
JAKARTA-Sekretaris Kementerian Koperasi dan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan saat
memberikan paparan terkait strategi pengembangan KUMKM pada acara Rapat
Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UKM 2019UKM Prof Rully Indrawan
mengatakan, bila kapasitas usaha mikro yang jumlahnya mencapai 62 juta,
meningkat sebesar 30 persen dan usaha kecil meningkat kapasitas usahanya
10 persen, maka akan mampu memberikan dampak pada peningkatan
perekonomian nasional sebesar 7 – 9 persen.
“Oleh karena itu, kita akan terus melakukan sinergi dengan seluruh
stakeholder dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja KUMKM di
Indonesia,” papar Prof Rully pada acara Rapat Koordinasi Terbatas
(Rakortas) Bidang Koperasi dan UKM 2019 yang disinergikan dengan
Rakernas Khusus ICSB Indonesia, di Kota Denpasar, Bali, Jumat
(23/8/2019).
Selain itu, lanjut Prof Rully, dengan meningkatkan kapasitas usaha
pelaku usaha mikro dan kecil, juga akan berimbas pada penurunan angka
kemiskinan di Indonesia. “Lebih dari itu, akan tercipta pula apa yang
kita namakan pemerataan pembangunan. Kita sangat berharap kontribusi
dari usaha mikro dan kecil,” imbuh dia.
Prof Rully menambahkan, semua itu sudah ada dalam Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM, serta pengembangan KUMKM di
Indonesia. “Kita akan aktif melakukan koordinasi dan sinergi dengan
kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, NGO dalam hal ini ICSB,
hingga pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata
dia.
Prof Rully berharap, dengan koordinasi dan sinergi tersebut dapat
memformulasikan action plan untuk mewujudkan target yang ada, yaitu
meningkatkan kapasitas usaha KUMKM. “Di samping itu, diharapkan juga
tercipta sinkronisasi program dalam membangun KUMKM antara pusat dan
daerah,” tandasnya.
Sebagai perbandingan, Prof Rully menunjuk Jepang dan Korea yang
sukses membangun UKM karena ditopang kebijakan yang mumpuni dan
komprehensif, sesuai yang dibutuhkan UKM disana. “Kita harus bisa
melakukan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea,” ujar dia.
Hanya saja, Prof Rully mengakui, kontribusi UKM terhadap kinerja
ekspor nasional masih terbilang rendah, yakni 15,80 persen. Artinya,
produk UKM Indonesia masih mendominasi pasar domestik saja. “Permodalan
bukan satu-satunya masalah UKM di Indonesia, meski UKM yang mampu
mengakses perbankan baru sekitar 12 persen saja,” ungkap dia.
Terkait permodalan, lanjut Prof Rully, pemerintah terus berupaya
memudahkan dan meringankan beban pelaku UKM. Diantaranya, suku bunga
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah turun menjadi 7 persen pertahun,
dari sebelumnya 22 persen (2014), 12 persen (2015) dan 9 persen (2017).
“Pajak UKM juga sudah diturunkan menjadi 0,5 persem bagi UKM dengan
omzet Rp4,8 miliar pertahun,” pungkas dia. 
