Pileg 2019 di Banten, Demokrat Banten Curigai Penggelembungan Suara

SERANG, (KB).- DPD Partai Demokrat Banten berencana menggugat hasil Pileg 2019 untuk pemilihan DPRD Kota Cilegon dan DPRD Banten ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mencurigai praktik kecurangan di dua dapil tersebut, dengan cara penggelembungan suara.

Ketua Bapilu DPD Demokrat Banten Azwar Anas menuturkan, dugaan penggelembungan suara DPRD Kota Cilegon terjadi di dapil I. Hal itu diketahui setelah adanya perbandingan perolehan suara hasil keputusan KPU Kota Cilegon dengan data tabulasi suara internal Demokrat.

“Hasil tabulasi kami, setelah ditabulasi insya Allah kita (Demokrat) dapat (kursi). Tapi berharap ini dibuktikan,” katanya, Selasa (21/5/2019).

Dugaan serupa juga terjadi untuk pemilihan DPRD Banten dapil Kota Serang. Mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini menuturkan, dugaan penggelembungan suara membuat partainya tidak mendapatkan kursi di dua dapil tersebut.

“(DPRD) provinsi sama, kita lihat ada dugaan penggelumbungan, tapi nanti kita pastikan. Bener-bener harus dicermati,” katanya.

Berkas pengajuan gugatan sendiri sudah dipersiapkan dan akan segera disampaikan ke MK. “Berkas sudah kami siapkan, sudah disusun. Waktunya penyerahan ke MK kan kita diberikan waktu tiga hari,” ujarnya.

Terkait perolehan kursi, ia mengatakan, pada tingkat DPRD Banten Demokrat diprediksi memperoleh 9 kursi. Dengan perolehan ini Demokrat kembali mendapat jatah kursi pimpinan DPRD Banten, sebagaimana yang pernah didapat pada Pemilu 2014. “Untuk alat kelengkapan dewan (AKD), DPD (Demokrat Banten) membentuk tim, atau pokja,” katanya.

Ada beberapa kriteria kader yang dianggap berhak menduduki kursi pimpinan DPRD, yaitu mendapat suara terbanyak, loyal terhadap partai, memiliki integritas tinggi serta jenjang karier di partai.

Sekretaris DPD Partai Golkar Banten Bahrul Ulum menuturkan, partainya tidak ada rencana mengajukan gugatan ke MK terkait hasil Pemilu serentak 2019 tingkat Provinsi Banten. Ia sendiri tidak menjelaskan alasannya.

Ia mengatakan, perolehan kursi Golkar untuk DPRD Banten pada Pemilu serentak 2019 turun dibandingkan perolehan kursi pada Pemilu 2014. “Sementara ini baru 11 kursi yang fix. Finalnya nanti tunggu plen KPU Banten,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris DPD Partai Gerindra Banten Andra Soni menuturkan, perolehan kursi Gerindra untuk DPRD Banten naik dari 10 pada Pemilu 2014 menjadi 16 kursi pada Pemilu 2019. “Ini berarti masyarakat percaya kepada Gerindra. Kami akan laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten Didih M Sudi mengatakan, para peserta Pemilu 2019 dan tim pemenangannya berhak mengajukan gugatan ke MK atas hasil rekapitulasi penghitungan suara caleg di tingkat Provinsi Banten. Sebab, tahapan untuk menyampaikan ketidakpuasan atas hasil tersebut, sudah tidak bisa lagi diproses di tingkat Provinsi Banten.

“Kalau ada hal-hal yang terkait dengan ketidakpuasan atau merasa hasil ini ternyata ada perbedaan dengan dokumentasi yang dipegang disertai dengan bukti-bukti yang valid, maka masih terbuka secara konstitusional yaitu dengan melakukan gugatan ke Mahkamah konstitusi,” tutur Didih.