TANGERANG KONTAK BANTEN – Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, melakukan pemantauan langsung pada hari pertama penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Jumat (10/4/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan sistem kerja dinamis tersebut tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemkot Tangerang menegaskan bahwa meskipun sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah, layanan publik tetap berjalan normal.
Dalam keterangannya, Herman Suwarman menegaskan bahwa seluruh instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap beroperasi penuh tanpa pengurangan pegawai.
“Sesuai arahan, hari ini diterapkan WFH guna efisiensi energi. Namun, saya tegaskan kembali bahwa untuk instansi pelayanan publik, seluruh pegawai tetap masuk dan memberikan layanan secara optimal. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya saat meninjau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
Pemantauan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Tangerang dalam menjalankan kebijakan efisiensi energi yang diinstruksikan pemerintah pusat, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Selain meninjau layanan administrasi kependudukan, Sekda juga mengunjungi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Dalam kesempatan tersebut, ia bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya APINDO Kota Tangerang, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja sangat penting dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di daerah.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan penyerapan tenaga kerja terus meningkat dan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja tetap terjamin,” kata Herman.
Ia menambahkan, kebijakan WFH sebagai bagian dari efisiensi energi harus tetap berjalan seiring dengan produktivitas kerja yang optimal, baik di sektor pemerintahan maupun dunia usaha.
“Pemerintah dan dunia usaha harus terus berkolaborasi agar upaya hemat energi ini dapat berjalan tanpa mengurangi produktivitas dan efektivitas kerja,” tambahnya.
Adapun sejumlah layanan publik di Kota Tangerang dipastikan tetap beroperasi penuh, antara lain layanan administrasi kependudukan, Mal Pelayanan Publik, pembayaran pajak daerah, layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, hingga layanan darurat seperti BPBD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Tangerang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah penerapan kebijakan efisiensi energi melalui sistem kerja WFH.
