JAKARTA, KONTAK BANTEN — Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
Dukungan tersebut disampaikan SBY sebagai respons atas insiden yang menewaskan personel TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon, yang belakangan menyita perhatian publik nasional.
Dorong Investigasi Transparan dan Berkeadilan
Dalam pernyataannya, SBY menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk menuntut penyelidikan yang transparan, objektif, dan menyeluruh atas peristiwa tersebut.
“Secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak PBB untuk melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil. Indonesia berhak untuk itu,” ujar SBY melalui akun media sosialnya, Minggu (5/4/2026).
Ia menekankan bahwa investigasi yang dilakukan harus bebas dari kepentingan pihak tertentu, sehingga mampu mengungkap fakta secara utuh terkait kronologi dan penyebab gugurnya prajurit Indonesia.
Menurutnya, kejelasan hasil investigasi sangat penting tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarga, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas misi perdamaian internasional.
Pengalaman SBY di Misi PBB
SBY juga mengungkapkan pengalamannya saat terlibat langsung dalam misi PBB di Bosnia pada periode 1995–1996. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB dengan pangkat Brigadir Jenderal.
“Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan,” tuturnya.
Pengalaman tersebut, lanjut SBY, menjadi dasar pandangannya mengenai pentingnya investigasi profesional dalam setiap insiden yang terjadi di wilayah konflik, khususnya yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian.
Tiga Prajurit Gugur dalam Misi Perdamaian
Insiden di Lebanon tersebut menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI, yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.
Peristiwa ini kembali menyoroti risiko tinggi yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia dalam menjalankan tugas di daerah konflik.
SBY menilai, investigasi menyeluruh tidak hanya penting untuk mengungkap penyebab kejadian, tetapi juga sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan sistem perlindungan bagi personel TNI yang bertugas di luar negeri.
Komitmen Perlindungan Pasukan Perdamaian
Lebih lanjut, SBY berharap hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan mekanisme keamanan dalam misi perdamaian PBB, termasuk peningkatan standar operasional dan perlindungan terhadap prajurit di lapangan.
“Keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi internasional,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan sikap tegas dengan meminta PBB melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas insiden tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi prajuritnya sekaligus menjaga kehormatan Indonesia dalam kancah internasional.
