Serang — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mewacanakan penyediaan bus antar-jemput bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus menjawab keterbatasan akses transportasi menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Kebijakan ini mencuat setelah opsi mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum dinilai belum efektif. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya trayek angkutan umum yang menjangkau kawasan KP3B.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Ai Dewi Suzana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi awal dengan Dinas Perhubungan (Dishub) terkait kemungkinan penyediaan layanan bus khusus bagi pegawai.
“Sudah sempat komunikasi dengan Dishub untuk menyiapkan bus. Jika disetujui pimpinan, sepertinya ini akan menjadi langkah yang baik,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurut Ai, skema awal rute yang tengah dibahas mencakup beberapa titik strategis, seperti Cinanggung, Ciceri, Kebon Jahe hingga kawasan KP3B, serta rute dari wilayah Kepandean. Rute tersebut dirancang untuk menjangkau kantong-kantong permukiman ASN.
Selain efisiensi energi, program ini juga dinilai memiliki manfaat tambahan bagi pegawai, khususnya dalam mendorong pola hidup lebih sehat.
“Ini juga bagus untuk kesehatan, karena mendorong pegawai lebih banyak bergerak,” tambahnya.
Masih Tunggu Persetujuan dan Kajian Anggaran
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten, Tri Nurtopo, menegaskan bahwa realisasi program tersebut masih bergantung pada keputusan pimpinan daerah, termasuk terkait kesiapan anggaran.
“Saya menunggu arahan pimpinan, karena ini merupakan kebijakan strategis,” kata Tri.
Ia menjelaskan, pembahasan saat ini masih berada pada tahap awal dan belum menyentuh aspek teknis secara rinci. Salah satu hal krusial yang harus dipastikan adalah sumber pembiayaan operasional, termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM).
“Anggaran harus dihitung terlebih dahulu, termasuk biaya operasional seperti BBM. Itu yang perlu dipastikan,” jelasnya.
Tri memperkirakan, jika program ini disetujui, maka layanan bus ASN akan difokuskan pada dua lintasan utama, yakni dari wilayah barat dan timur menuju KP3B sebagai pusat aktivitas pemerintahan.
“Perkiraan awal, akan ada dua lintasan utama, dari arah barat dan timur menuju KP3B,” ujarnya.
Solusi Akses dan Efisiensi
Wacana ini dinilai menjadi solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan ASN terhadap kendaraan pribadi, sekaligus mendukung kebijakan efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.
Namun demikian, aspek operasional—terutama terkait konsumsi BBM dan keberlanjutan anggaran—menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.
“Yang jelas, operasional BBM harus menjadi perhatian utama,” pungkas Tri.
Jika terealisasi, program bus antar-jemput ASN ini berpotensi menjadi langkah awal transformasi sistem transportasi pegawai di lingkungan Pemprov Banten yang lebih efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan.
