Kontak Banten – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi anak di Indonesia kini menuai sorotan. Laporan terbaru dari Policy Research Center (Porec) mengungkap fakta yang cukup mengejutkan: mayoritas masyarakat justru menilai manfaat program ini tidak tepat sasaran.
Survei yang dirilis pada Maret 2026 tersebut melibatkan 1.168 responden dari berbagai wilayah. Menariknya, sebagian besar responden merupakan penerima langsung atau keluarga yang merasakan program ini. Artinya, penilaian yang muncul bukan sekadar opini, melainkan berdasarkan pengalaman di lapangan selama sekitar 14 bulan sejak program dimulai pada Januari 2025.
Hasilnya cukup tegas. Sebanyak 88,5 persen responden menilai manfaat program MBG lebih banyak mengalir ke kalangan elite, pejabat politik, serta pihak pengelola atau mitra dapur program. Rinciannya, 44,5 persen menyebut elite dan pejabat sebagai pihak paling diuntungkan, sementara 44 persen lainnya menilai keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pengelola dan mitra.
Di sisi lain, kelompok yang seharusnya menjadi fokus utama justru berada di posisi paling kecil. Anak-anak dan keluarga penerima manfaat hanya mendapatkan sekitar 6,5 persen. Angka ini menjadi sorotan tajam, mengingat tujuan utama MBG adalah meningkatkan asupan gizi anak sebagai generasi masa depan.
Tak berhenti di situ, pengawasan juga memotret tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Sebanyak 87 persen responden menilai MBG rawan terhadap praktik korupsi atau konservatif anggaran. Sementara itu, 79 persen responden percaya adanya indikasi penurunan kualitas makanan yang diberikan, diduga demi mengambil selisih keuntungan.
Keluhan lain yang cukup banyak muncul adalah soal ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan. Sekitar 76 persen responden merasa makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran yang bisa mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa ada persoalan serius dalam program pengelolaan.
Kalau ditarik lebih jauh, temuan ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan dari masyarakat. Bahkan sekitar 80 persen responden menyatakan tidak mendukung program MBG untuk dilanjutkan apabila tidak ada perbaikan yang signifikan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi menyeluruh tidak bisa ditunda lagi.
Meski begitu, di tengah kritik yang muncul, program MBG tetap dinilai memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Program ini sejatinya menyasar kebutuhan dasar anak-anak, yaitu asupan gizi yang layak. Hanya saja, implementasi di lapangan menjadi kunci apakah program ini benar-benar berdampak atau justru sebaliknya.
Pemerintah diharapkan tidak menutup mata terhadap hasil survei ini. Transparansi anggaran, pengawasan ketat, serta perbaikan sistem distribusi menjadi langkah-langkah yang dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tanpa itu, program yang seharusnya justru menimbulkan risiko menimbulkan polemik berkepanjangan.
Kontak Banten mencatat, perhatian masyarakat terhadap program ini terus meningkat, terutama di media sosial. Masyarakat kini tidak hanya melihat program dari sisi niat, tetapi juga dari hasil nyata di lapangan. Ke depan, publik tentu langkah konkret agar program MBG benar-benar menunggu kembali ke tujuan awalnya: memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.
