JAKARTA KONTAK BANTEN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menargetkan tidak ada lagi pengungsi yang masih bertahan di tenda sebelum Lebaran.
“Saya sengaja mengundang kaitan dengan masalah pengungsian, terutama yang masih ada di tenda karena kita berharap sebelum lebaran tidak ada lagi yang ada di tenda,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Tito
mendorong agar pengungsi yang masih tinggal di tenda dapat segera
dipindahkan ke hunian sementara (huntara) atau melalui skema Dana Tunggu
Hunian (DTH). Upaya tersebut dilakukan agar para pengungsi memperoleh
solusi hunian yang lebih layak sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447
Hijriah.
Mendagri
menegaskan keberadaan pengungsi yang masih tinggal di tenda hingga
memasuki bulan ketiga pascabencana menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, mulai menurunnya jumlah pengungsi di tenda menjadi salah
satu indikator pemulihan.
“Jadi kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda,” ujarnya.
Berdasarkan data
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi di tiga
provinsi terdampak bencana terus mengalami penurunan. Di Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar) diketahui sudah tidak ada pengungsi di tenda.
Sementara itu, pengungsi di tenda di Provinsi Aceh masih tersebar di sejumlah wilayah seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, dan Gayo Lues.
Adapun di Provinsi Sumatera Utara, pengungsi masih berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Intinya adalah kita melihat masih ada yang ada di tenda, dan ini kita perlu selesaikan. Kita perlu apa solusinya supaya mereka tidak ada di tenda,” ujarnya.
Tito menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntara ataupun penyaluran DTH agar masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak.
Menurut dia, koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian persoalan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
