TANGERANG, KONTAK BANTEN – Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penunjukan Provinsi Banten sebagai proyek percontohan optimalisasi program Jaksa Garda Desa oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Program tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Provinsi Banten dipercaya menjadi proyek percontohan optimalisasi program Jaga Desa Kejagung RI,” ujar Andra saat menghadiri kegiatan Jaga Desa dan Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tangerang di Lemo Hotel Serpong, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, program tersebut perlu dioptimalkan dengan melibatkan BPD melalui pendampingan dari pihak kejaksaan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan keuangan desa.
Dengan adanya pengawasan yang lebih kuat, berbagai program pembangunan desa diharapkan dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Reda Manthovani, selaku Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung, menjelaskan bahwa program Jaga Desa merupakan bentuk dukungan kejaksaan dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara kejaksaan dan BPD bukan untuk mencari kesalahan ataupun melakukan kriminalisasi terhadap aparatur desa, melainkan untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Pertanggungjawaban keuangan desa saat ini sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dengan aplikasi Jaga Desa. Namun pengawasan langsung di lapangan tetap diperlukan,” ujarnya.
Menurut Reda, data yang muncul dalam aplikasi umumnya hanya berupa angka sehingga perlu disertai pengawasan nyata terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di lapangan.
