LEBAK KONTAK BANTEN Sekelompok mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Banten, Senin (8/9/2025). Persoalan kemiskinan, tambang ilegal hingga tunjangan perumahan anggota dewan jadi beberapa hal yang disorot massa.
Aksi yang berlangsung damai mendapat penjagaan aparat kepolisian dan petugas Satpol PP. Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari dan sejumlah anggota dewan keluar untuk menemui pengunjuk rasa.
“Memang tunjangan yang salah satunya untuk perumahan memang hak bagi anggota DPRD, tapi apakah Rp19 juta per bulan sudah sesuai dengan kepatutan?” tanya Repi Rizal dari Himpunan Mahasiswa Mathlaul Anwar (HMMA).
Repi mendesak besaran tunjangan perumahan dan tunjangan lain para wakil rakyat untuk dievaluasi. Penghematan terhadap komponen tersebut diharapkan bisa dialokasikan ke kebutuhan dasar masyarakat.
“Sesuaikan dengan kepatutan di tengah kondisi kebutuhan penting masyarakat belum banyak bisa direalisasikan karena terbatasnya anggaran,” pinta Repi.
Menurut Repi, di Kabupaten Lebak, sudah terjadi kesenjagan pendapatan yang begitu jauh antara masyarakat dengan rakyat. Jika hal ini terus dibiarkan maka angka kemiskinan bakal terus bertambah.
“Wajar kalau jumlah warga miskin di Lebak tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan pada 2019. Kalau ini terjadi karena ada yang salah dengan kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten,” sebut Repi
Mahasiswa lalu menyorot tambang ilegal yang kerap muncul. Mereka menilai, dampak dari aktivitas tersebut telah nyata merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
