Menteri BUMN Membutuhkan “Teamwork” yang Kompak Mesti Jaga Ekosistem Bisnis

Foto : istimewa

JAKARTA – Komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mesti mampu menjaga ekosistem bisnis. Un­tuk itu, integritas serta akhlak yang baik merupakan hal yang penting bagi pengelola BUMN.

“Saya berharap para direksi dan komisaris yang menge­lola perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN memiliki integritas yang tinggi, mampu bekerja dengan baik. Bukan membuat gurita, yang nantinya bisa menggulung pe­rusahaannya sendiri, meru­sak ekosistem bisnis, atau mengganggu stabilitas BUMS, BUMD, juga BUMDes,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (23/11).

Erick Thohir menambahkan bahwa integritas serta akhlak yang baik merupakan hal yang penting bagi pengelola BUMN. “Bila manajemen BUMN me­miliki profesionalisme dan in­tegritas yang tinggi, serta fokus pada bisnis, BUMN akan tum­buh dengan baik,” ujar Menteri BUMN itu.

Diketahui, Erick Thohir bergerak cepat dalam men­jalankan misi Presiden Joko Widodo mengenai birokrasi yang efektif dan efisien.

Ia mengatakan untuk men­gelola aset sebesar 8.200 triliun rupiah, dirinya membutuhkan teamwork yang kompak, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik.

Erick mengatakan dirinya berupaya agar mereka yang ada di dalam lingkungan BUMN, baik di kementerian maupun di unit usaha adalah orang-orang dengan akhlak yang baik, ber­arti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat.

Menteri BUMN, Erick Tho­hir, juga sempat melontarkan pernyataan keras terkait be­berapa eksekutif BUMN yang bergaya hidup mewah, di kala perusahaan BUMN yang dip­impinnya merugi.

Menurut dia, bukan tidak boleh mendapatkan sesuatu yang memang layak, namun ha­rus punya hati dan akhlak. Keti­ka perusahaan sedang merugi, maka para pimpinan BUMN tersebut juga harus menjalani gaya hidup prihatin atau seder­hana. Pesan tersebut disampai­kan Menteri BUMN ketika ber­temu dengan 32 direktur utama dan komisaris utama BUMN pada Selasa (19/11).

Perampingan Birokrasi

Sementara itu, terkait per­ampingan dan reformasi bi­rokrasi di Kementerian BUMN, Menteri Erick menjelaskan agar kementerian dapat bekerja le­bih optimal dan dapat men­jadi lokomotif pembangunan bangsa.

Menteri Erick mengatakan Kementerian BUMN dibentuk bukan untuk memperpanjang birokrasi, justru untuk mem­bantu agar korporasi yang ada di bawahnya dapat sehat dan melayani masyarakat. “Saya mengharapkan semua yang bekerja di dalam lingkungan Kementerian BUMN memiliki orientasi melayani,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN akan menetapkan lima posisi eselon I Kementerian BUMN, termasuk posisi Inspe­ktorat Jenderal (Irjen) dalam waktu sepekan hingga dua pe­kan.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, men­gatakan bahwa kalau ada pe­rubahan struktur, maka dengan sendirinya terjadi perubahan juga terhadap struktur-struktur deputi Kementerian BUMN, termasuk penamaan deputinya juga ikut berubah.

Dengan demikian, semua urusan bisnis BUMN akan di­tangani oleh dua wakil menteri (wamen), sedangkan deputi akan lebih mengurusi admin­istrasi.

Arya juga menambahkan bahwa selain itu ada posisi di Kementerian BUMN yang sela­ma ini belum pernah diisi pada era Menteri BUMN sebelum­nya. Ia menyebut Inspektorat Jenderal atau Irjen akan di­hidupkan lagi.