JAKARTA-Pemerintah didesak melakukan audit investigasi terhadap pemerintah
daerah yang kawasannya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Permintaan
itu disampaikan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),
Najih Prastiyo, dalam pernyataan kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).
“Permasalahan
karhutla penting untuk mendapatkan komitmen dan dukungan penuh dari
pemerintah lokal sebagai pemilik daerah,” kata Najih.
Selain itu,
dirinya juga mendesak pemerintah melakukan mitigasi terhadap bencana
kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya sudah dirasakan mengganggu di
daerah terdampak.
Karhutla, kata dia, adalah permasalahan yang
serius dan membutuhkan upaya penanganan secepatnya agar tidak
menimbulkan kerugian dan korban lebih lanjut.
“Pemerintah untuk
lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan
sampai kepada pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran
kebakaran hutan dan lahan.”
Najih
mengecam pihak-pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan dengan
tujuan komersial (bisnis). Tindakan pembakaran hutan dan lahan adalah
kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan dampak kerugian yang sangat luas
terhadap masyarakat.
“DPP IMM juga mendesak pemerintah pusat untuk
melakukan investigasi terhadap tingginya jumlah titik panas yang muncul
di area perkebunan yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan dan
swasta,” katanya.
Penindakan tegas, tambah dia harus juga
dilakukan bagi mereka yang terlibat menyebabkan karhutla. Pemerintah
jangan tebang pilih dalam menegakkan sanksi kepada para perusahaan yang
membakar hutan dan lahan.
“Pemerintah harus menindak dengan tegas
oknum pemerintahan lokal yang terbukti secara hukum terlibat dan/atau
melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini,”
katanya.
