CILEGON – Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Banten
Syaiful Bahri menilai tokoh politik di Cilegon cenderung lebih hati-hati
melihat peluang dan tampil ke permukaan publik menjelang Pilkada
Cilegon 2020.
Sehingga atmosfer pesta demokrasi di Cilegon tampak lebih sepi bila
dibandingkan dengan daerah lainnya di Banten yang secara terbuka dan
terang-terangan tampil mencalonkan diri.
“Harusnya politikus di Cilegon sudah mulai berani tampil sebagai
bagian dari demokrasi, walaupun faktanya masih banyak bakal kandidat di
Cilegon yang masih belum berani tampil terang-terangan atau masih
malu-malu,” ujar Syaiful kepada BantenNews.co.id, Senin (23/9/2019).
Dia menyatakan bahwa tokoh politik di Cilegon saat ini masih saling
intip dan berhitung untuk mencalonkan diri pada Pilkada Cilegon 2020
nanti.
“Saya kira masih masuk akal karena pertama setidaknya bakal kandidat
ini juga harus realistis karena persyaratannya setidaknya punya kursi di
DPRD Cilegon, bila tidak punya kursi signifikan di DPRD, pasti kan dia
harus berkoalisi, jadi mereka ini masih berhitung, berkalkulasi untung
ruginya jika tampil duluan, tampil sejak dini itu jadi perhitungan
politisi di Cilegon,” terangnya.
Selama ini kursi yang mayoritas di DPRD Kota Cilegon, kata dia, dikuasa Partai Golkar.
“Dan Golkar sendiri jelas punya kandidat, jadi setiap kandidat
berkalkulasi secara matang, mereka juga gak mau istilahnya hanya sekadar
euforia, para politisi di Cilegon ini kan sebenarnya sudah matang,
sehingga kalkulasi mereka sudah yakin kapan mereka harus tampil,”
terangnya.
Kata Syaiful, yang paling penting adalah bisa mengambil hati elit
parpol di tingkat pusat. Sebab, yang menentukan maju atau tidaknya
adalah para elit parpol pusat.
“Calon yang maju itu kan yang disetujui di tingkat pusat, nah makanya
para elit parpol di Cilegon juga sudah cukup punya pengetahuan soal
itu. Sehebat apapun main di Cilegon, kalau ketua partai di pusatnya
tidak setuju ya lewat juga dia, kan pengalaman dulu seperti itu, miara
partai di Cilegon habis-habisan, begitu di pusat dia tidak disetujui,
jadi lewat kan?. Ini kan banyak kasus terjadi di Cilegon seperti itu,”
paparnya.
Fenomena tersebut, kata dia, menjadi pelajaran para tokoh politik di
Cilegon. Sehingga para politikus ini memang harus all out melakukan
lobi-lobi politik tingkat tinggi di DPP.
“Untuk mencalonkan diri pertama harus disetujui ketua partai pusat
karena rekomendasi ketua partai pusat itu jadi segala-galanya dalam
persyaratan dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah, itu sebenarnya
menjadi point penting kenapa para toko politik di Cilegon wait and see,”
imbuhnya.
