Banyak komunitas yang tidak bankable namun feasible minta bantuan untuk dibiayai pembangunan rumahnya.
JAKARTA-Program sejuta rumah terus mendapat dukungan perbankan. Bank BTN
menjadi bank yang paling serius mewujudkan program ini. Yakni agar
selalu mencapai target, terbangun 1 juta rumah tiap tahun.
Strategi yang dilakukan BTN antara lain adalah melakukan pembiayaan
kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap komunitas. Pembiayaan KPR berbasis
komunitas bahkan gencar dilakukan di daerah.
Direktur BTN R Mahelan Prabantarikso mengatakan, secara nasional
untuk mengembangkan KPR berbasis komunitas, BTN memiliki program di 15
kabupaten antara lain Kendal, Kudus, Cilacap, Gorontalo dan daerah
lainnya.
“Mayoritas masih di Pulau Jawa. Faktanya lahan masih tersedia, nah
kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dimana akan dilakukan secara
bertahap,” ujar Mahelan dalam rilisnya. Menurut Mahelan, kebutuhan rumah
saat ini masih sangat besar.
Banyak komunitas yang tidak bankable namun feasible minta bantuan untuk dibiayai pembangunan rumahnya.
Untuk itu, BTN bersama Kementerian PUPR bekerja sama dengan
pemerintah daerah dalam penyediaan lahannya. Untuk mempercepat
pencapaian target program sejuta rumah, lanjut dia, BTN tidak hanya
mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, tapi
juga program lain, di antaranya BP2B atau Bantuan Pembiayaan Perumahan
Berbasis Tabungan (BP2BT).
Program tersebut merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada
masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam
rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana
untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit/pembiayaan Bank
Pelaksana.
Program lainnya adalah mengoptimalkan KPR BTN Mikro dengan Skema
Akademisi- Bisnis-Community dan Government atau Pemerintah (ABCG) maupun
skema yang tidak melibatkan akademisi. Skema ABCG memfokuskan pada
pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung oleh
Pemerintah Daerah setempat dan Instansi Pendidikan serta dibantu proses
pembiayaan oleh Bank dalam hal ini Bank BTN.
“Kami melibatkan banyak pihak untuk dapat memberikan pelayanan KPR
terbaik bagi masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam Program sejuta
rumah,” tambah Mahelan.
Lebih lanjut Mahelan mengungkapkan dalam proyek perumahan di
Palembang, BTN akan memberikan KPR bagi para Aparatur Sipil Negara atau
ASN dan anggota Polri serta TNI untuk memiliki tempat tinggal. Adapun
pembangunan perumahan itu dilakukan oleh pengembang Bhayangkara Praja
Sriwijaya Land (BPS Land).
“Mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri dan TNI dapatmempercepat
pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang Pemerintah dan
mendukung amanat presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi
mereka,” jelas Mahelan.
Dia menjelaskan, BTN memberikan sejumlah penawaran khusus bagi calon
nasabah yang berminat memiliki hunian di BPS land yang berlokasi di
Kelurahan Bukit baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tersebut. BPS
land adalah proyek perumahan yang dibangun oleh PT Cipta Arsigriya di
atas lahan seluas 50 hektare dengan target pembangunan rumah sebanyak
3.000 unit.
Uang Muka Rendah
Penawaran Bank BTN untuk proyek tersebut di antaranya, Uang Muka atau
Down Payment (DP) yang terjangkau atau mulai dari 1 persen KPR juga
bisa diberikan kepada ASN, TNI atau Polri yang usianya masih di bawah 21
tahun atau minimal 18 tahun pada saat perjanjian akad kredit.
“Pada tahap awal, kami berharap dengan penawaran menarik ini sekitar
500 orang dari ASN, TNI maupun Polri berminat mengajukan KPR di Bank
BTN,” kata Mahelan.
Menurut Mahelan, jumlah kebutuhan rumah untuk aparatur sipil negara
atau disebut juga PNS (Pegawai Negeri Sipil), beserta anggota TNI-Polri,
total diperkirakan mencapai 1.580.000. Jumlah itu terdiri dari 945 ribu
ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah
yang layak.
“Dengan melihat kebutuhan perumahan bagi ASN, TNI dan Polri yang
cukup besar tersebut, Bank BTN akan mengupayakan program pembiayaan
rumah yang terjangkau dan akses KPR yang mudah agar seluruh masyarakat
dapat mewujudkan rumah impiannya,” paparnya.
Sementara itu Dirjen Penyediaan Perumahan KhalawiAbdul Hamid
mengatakan dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, Prajurit TNI,
dan Polri, pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan
perumahan seperti rumah susun sewa (Rusunawa) dan rumah khusus, terutama
bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan
perbatasan.
“Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp4 juta sudah bisa diberikan
subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik perhatian masyarakat,
karena uang mukanya juga kecil dan ada subsidi bunga,” ungkapnya.
Direktur Utama PT Cipta Arsigriya Chandra Huisanto menuturkan, selaku
pengembang BPS Land, pihaknya akan membangun sebanyak 3.000 unit type
36/72 rumah subsidi dari Kementerian PUPR dengan skema KPR Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang disalurkan melalui Bank Pelaksana
salah satunya BTN. Perumahan ini berbasis komunitas ASN, TNI dan Polri
yang bertugas di Sumsel.
