 |
| Mensos Agus (tengah) dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo (baju putih) saat penandatanganan MoU Program UMi dengan Kemenkeu. (Yendhi) |
JAKARTA – Menteri Sosial, Agus Gumiwang
Kartasasmita, menyambut baik Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial
(Kemensos) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang Penyaluran
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada penerima Program Keluarga Harapan
(PKH) dan Kelompok Keluarga Bersama (KUBE).
Penandatanganan MoU UMi ini, juga dilakukan Kemenkeu dengan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(PDTT), dan Kementerian Pertanian (Kementan), di i Lapangan Banteng,
Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
“Saya menyambut baik Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan
dengan Kementerian Sosial tentang sinergi data dan penguatan program
pemerintah berbasis kerakyatan untuk pengentasan kemiskian,” kata Agus
saat memberikan sambutan.
Dia berharap, melalui kerjasama ini dapat mendorong kreativitas
keluarga dalam meningkatkan produktivitas sosial ekonomi dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. Sehingga
percepatan peningkatan kesejahteraan KPM (keluarga penerima manfaat) PKH
melalui graduasi sejahtera mandiri dapat lebih cepat terwujud.
Melalui program UMi ini, lanjut Agus, potensi pengembangan
kewirausahaan KPM secara mandiri bisa didukung dengan peningkatan akses
modal usaha. Selain itu, pengembangan usaha ekonomi produktif perlu
pendampingan dan peningkatan keterampilan sesuai potensi yang dimiliki.
Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) adalah program tahap lanjutan dari
program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha
mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi
perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Agus menambahkan, Kemensos telah melakukan berbagai upaya agar
keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dapat keluar dari lingkaran
kemiskinan atau graduasi sejahtera mandiri. Hal tersebut dilakukan
melalui pemberian motivasi dan fasilitasi oleh SDM PKH yang tersebar di
seluruh Indonesia.
Setiap tahun, kata Mensos, jumlah KPM PKH yang graduasi sejahtera
mandiri terus meningkat. Pada tahun 2017 jumlah KPM sejahtera mandiri
sebanyak 230.351 keluarga atau 2,3% dari total KPM. Pada tahun 2018
jumlahnya meningkat menjadi 621.789 keluarga atau 6,21% dari 10 juta KPM
PKH.
“Target jumlah KPM graduasi sejahtera mandiri tahun 2019 minimal
sebanyak 800 ribu keluarga dan pada tahun 2020 diharapkan sebanyak satu
juta KPM PKH dapat graduasi sejahtera mandiri,” tandas Agus.
