KOTA CILEGON KONTAK BANTEN Kasus dugaan peredaran narkotika yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di Kota Cilegon menuai sorotan keras dari berbagai pihak. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada satu pelaku, melainkan mengusut tuntas hingga ke jaringan yang lebih luas.
Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, Tb Rizki Andika, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan jaringan narkotika yang berpotensi telah menyusup ke lingkungan birokrasi.
“Jangan berhenti pada satu orang. Aparat penegak hukum harus berani membongkar jaringan ini sampai ke akar-akarnya. Ada indikasi kuat bahwa peredaran narkotika ini tidak berdiri sendiri,” tegasnya.
Ancaman Serius bagi Integritas Pemerintah
Rizki menilai keterlibatan oknum ASN dalam kasus narkotika merupakan ancaman serius terhadap integritas pemerintahan. Jika tidak ditangani secara komprehensif, hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ini bukan sekadar kasus individu, tetapi bisa menjadi krisis dalam birokrasi jika tidak segera ditangani secara menyeluruh,” ujarnya.
Dorong Tes Urin Massal ASN
Selain mendorong penegakan hukum, HMI juga meminta Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengambil langkah konkret.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah pelaksanaan tes urin massal bagi seluruh ASN tanpa terkecuali.
“Lakukan tes urin massal tanpa pandang jabatan. Ini bukan soal pencitraan, tapi menyelamatkan marwah pemerintahan,” tegas Rizki.
Alarm Lemahnya Pengawasan Internal
Lebih lanjut, Rizki menyebut kasus ini sebagai alarm keras atas lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menilai perlu adanya pembenahan menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Jika hari ini ASN bisa menjadi bagian dari jaringan narkoba, maka ini adalah krisis serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata,” pungkasnya.
HMI berharap langkah tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat segera dilakukan guna menjaga integritas birokrasi serta memulihkan kepercayaan masyarakat.
