JAKARTA KONTAK BANTEN Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan kembali mengemuka setelah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah serikat pekerja menampilkan komitmen awal untuk membahas rancangan tersebut secara bersama sebelum diajukan ke pemerintah.
Kesepakatan itu mencuat dalam forum halal bihalal APINDO yang digelar di Jakarta, Kamis (9/4/2026), dan turut dihadiri unsur DPR RI, pemerintah, serta pimpinan serikat buruh.
Forum tersebut diklaim sebagai ruang dialog strategis, namun juga dinilai mengulang pola lama hubungan industrial di Indonesia, di mana semua pihak tampak sepakat di ruang formal, tetapi menyisakan tanda tanya di tingkat implementasi.
DPR Dorong Dialog Inklusif
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut positif forum tersebut dan menekankan pentingnya dialog inklusif dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
Ia berharap pembahasan RUU tidak kembali memicu polemik seperti yang terjadi sebelumnya, meski kritik menyebut pola pembahasan yang cenderung elitis justru kerap menjadi sumber persoalan.
Pengusaha Tekankan Kepastian Usaha
Dari sisi pengusaha, Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan harus dibangun atas dasar kesepahaman antara pengusaha dan pekerja.
Namun demikian, kepastian usaha tetap menjadi perhatian utama, terutama di tengah tekanan global seperti kenaikan biaya produksi dan dinamika geopolitik yang kerap dijadikan dasar untuk fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan.
Serikat Buruh Soroti Isu Lama
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya komunikasi yang setara antara pekerja dan pengusaha.
Ia juga kembali mengangkat isu klasik yang belum terselesaikan, seperti reformasi sistem pengupahan dan penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Publik Diminta Tetap Kritis
APINDO menekankan pentingnya “dialog sosial” untuk menghasilkan regulasi yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.
Namun, di tengah narasi harmonisasi tersebut, publik masih memiliki alasan untuk bersikap kritis. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah forum seperti ini benar-benar menjadi ruang tawar yang setara bagi semua pihak, atau sekadar formalitas yang mengesahkan kesepakatan yang telah dirancang sebelumnya.
Pembahasan RUU Ketenagakerjaan ke depan diperkirakan akan kembali menjadi sorotan, terutama terkait sejauh mana aspirasi buruh benar-benar terakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan.
