TULUNGAGUNG, KONTAK BANTEN – Pergerakan mencurigakan terjadi di Polres Tulungagung pada Sabtu pagi (11/4/2026). Sebuah bus milik PO Harapan Jaya terlihat keluar dari area Mapolres dengan membawa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung yang sebelumnya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bus tersebut melaju sekitar pukul 06.25 WIB dengan pengawalan ketat dari Satuan Lalu Lintas. Seluruh kaca kendaraan ditutup rapat menggunakan tirai, sehingga identitas penumpang tidak terlihat dari luar. Kondisi ini memicu spekulasi luas di tengah masyarakat terkait siapa saja yang dibawa dan keterkaitannya dengan kasus yang tengah diusut.
Pergerakan ini terjadi hanya beberapa jam setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Gatut Sunu Wibowo. Dalam operasi tersebut, sebanyak 16 orang diamankan KPK dan menjalani pemeriksaan intensif sejak Jumat malam.
Sumber di lapangan menyebutkan, sebagian dari mereka kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor pusat KPK. Proses pemindahan dilakukan secara tertutup dan terorganisir.
Para pejabat yang dibawa diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki, meskipun hingga kini KPK belum merinci secara resmi peran masing-masing individu dalam kasus tersebut.
Berikut daftar sementara pejabat yang diketahui ikut dalam rombongan menuju Jakarta:
- Arif Effendi – Kabag Pemerintahan
- Jatmiko Dwijo Seputro – Anggota DPRD (adik Bupati)
- Makrus Mannan – Kabag Kesra
- Suyanto – Kepala Dinas Pertanian
- Hartono – Kepala Satpol PP
- Yulius Rama Isworo – Kabag Umum
- Erwin Novianto – Kepala Dinas PUPR
- Aris Wahyudiono – Kabag Prokopim
- Agus Prijanto Utomo – Kepala Bakesbangpol
- Yoga Dwi Ambal – Ajudan Bupati
- Dwi Hari Subagyo – Kepala BPKAD
- Oki – Staf Bagian Umum
Keberangkatan rombongan ini semakin menimbulkan tanda tanya publik, terutama terkait siapa saja yang tidak ikut dibawa serta dan bagaimana peran mereka dalam kasus tersebut.
Sejumlah pengamat menilai, langkah cepat KPK membawa para pihak ke Jakarta menunjukkan bahwa kasus ini memiliki skala besar dan berpotensi menyeret lebih banyak pihak di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pendalaman dan belum memberikan keterangan resmi secara rinci mengenai konstruksi perkara maupun status hukum seluruh pihak yang diamankan.
Perkembangan kasus ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan nasional karena berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan daerah di Tulungagung.
