JAKARTA, KONTAK BANTEN – Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah memanfaatkan lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung program perumahan rakyat.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan lahan BUMN pada dasarnya merupakan aset negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam pembangunan perumahan.
“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan,” ujar Hashim dalam acara pencanangan pembangunan hunian dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Hashim, arahan tersebut muncul karena adanya kecenderungan sejumlah pihak yang ingin memanfaatkan nilai komersial tanah negara untuk kepentingan bisnis.
Ia menegaskan jika lahan BUMN dijual mengikuti harga pasar, maka tujuan pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan semakin sulit tercapai.
Karena itu, tanah-tanah milik BUMN diharapkan dapat diprioritaskan untuk mendukung program perumahan rakyat, terutama dalam rangka mencapai target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Selain untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, pembangunan perumahan juga dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hashim menyebut program tersebut memiliki efek berganda atau multiplier effect yang sangat besar terhadap berbagai sektor industri.
“Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih,” katanya.
Ia menjelaskan pembangunan perumahan melibatkan banyak sektor industri yang saling berkaitan, mulai dari industri semen, mebel, kabel listrik, besi hingga kayu.
Namun demikian, Hashim mengingatkan agar pembangunan perumahan rakyat tidak hanya mengejar target jumlah, tetapi juga harus memperhatikan kualitas bangunan.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat harus memastikan standar mutu pembangunan tetap terjaga agar masyarakat benar-benar mendapatkan hunian yang layak dan tidak mengalami kekecewaan di kemudian hari.
