JAKARTA – Pemerintah akan memprioritaskan pemberian vaksin untuk masyarakat di daerah berstatus zona merah atau dengan tingkat penularan Covid-19 paling tinggi. Sejumlah provinsi akan dievaluasi untuk penentuan rencana tersebut.
“Pertama itu nanti dalam roadmap vaksinasi itu akan ditentukan (daerahnya). Tapi kan ada daerah-daerah merah yang penularannya terbesar,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam talkshow daring yang ditayangkan kanal YouTube resmi BNPB, Kamis (22/10).
Daerah-daerah yang masuk zona merah itu, seperti Sumatera Utara, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. “Nah, itu nanti akan dievaluasi, dan juga nanti terkait dengan efektivitasnya,” lanjut Airlangga.
Namun, kata dia, sebelum vaksin tersedia dan mendapat persetujuan BPOM, pihaknya mengingatkan masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Terlebih, dalam waktu dekat akan ada libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November mendatang.
“Yang paling efektif untuk mencegah penularan adalah pakai masker. Itu tetap merupakan perlindungan yang baik. Juga jaga jarak, hindari kerumunan. Itu adalah hal penting sebelum vaksin diberikan,” tambah Airlangga.
Setidaknya ada enam kelompok prioritas penerima vaksin di akhir 2020 hingga tahun 2021. Kelompok pertama adalah mereka yang bertugas di garda terdepan penanggulangan Covid-19.
Yakni pertama, mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 mencakup tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis.
Airlangga mengatakan setidaknya ada 4,3 juta orang yang masuk kelompok prioritas ini dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 8,7 juta dosis.
Pemerintah saat ini tengah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.
Belum Disubsidi
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyatakan tak semua vaksin Covid-19 digratiskan untuk masyarakat. Sebab, pengadaan vaksin membutuhkan proses dan sumber daya yang sangat besar.
“Jadi, Covid-19 adalah suatu bentuk penyakit menular baru sehingga riset untuk mengenali karakteristik penyakit ini masih terus dilakukan dan berjalan,” kata Wiku dalam keterangan persnya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/10).
