 |
| Sejumlah petani memanen padi di areal pesawahan di kawasan Tasikardi, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, beberapa waktu lalu. |
SERANG – Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Petani
Indonesia (DPW-SPI) Banten menyoroti progran penanggulangan Covid-19
bagi petani Banten berjalan sangat lamban. SPI juga menilai, penyaluran
Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi petani belum menyeluruh dan tidak
menyentuh subyek yang tepat.
Sekretaris DPW-SPI Banten, Misrudin menilai, ada ketidakselarasan program nasional dengan Banten.
“Petani baru disalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako, itu
pun jumlahnya sangat terbatas, sementara yang dibutuhkan petani adalah
pemenuhan prasarana dan sarana produksi terutama tanah, kestabilan harga
serta pemerintah menjamin serapan hasil panen,” ujar Misrudin, Senin
(6/7/2020).
Misrudin menjelaskan, dampak pandemi bagi petani Banten yang paling nyata saat ini adalah penurunan harga hasil panen.
“Misalnya saja pada awal tahun harga gabah per kg (kilogram) anggota
SPI di Banten berkisar Rp5.000 sampai Rp6.000. Sedangkan sekarang harga
gabah di Cibaliung dihargai kurang dari Rp3.000 per kg. Angka ini terang
lebih rendah dari Permendag 24/2020 untuk Gabah Kering Panen sebesar
Rp4.200 per kg,” jelasnya.
Dikatakan Misrudin, sektor pertanian menjadi salah satu sektor
perkonomian yang masih bertahan di tengah pandemi. Meski
begitu, setelah satu catur wulan terlewati, dampak pandemi kini mulai
dirasakan oleh para petani dan rakyat yang bekerja di perdesaan.
Ia menilai, petani yang sudah memasuki musim tanam kini diterpa
kegaduhan isu ketidakstabilan harga hasil panen, distribusi yang
terhambat, dan stimulus dari pemerintah yang berjalan lamban.
“Karena itu petani juga sudah mulai terdampak Covid-19, sehingga
Jaring Pengaman Sosial atau stimulus dari pemerintah seharusnya juga
dirasakan oleh petani,” ujarnya.
