BANTEN-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang menghadapi krisis
anggaran bantuan sosial atau bansos. Ketersediaan dana bagi warga yang
terdampak Covid-19 di delapan kabupaten/kota hanya untuk dua bulan.
“Mereka yang nyusun, mereka yang rubah mereka sendiri yang merasa
kerepotan,” kata anggota DPRD Banten, Ade Hidayat kepada Kabar6.com,
Kamis (2/7/2020).
Menurutnya, kondisi yang terjadi sekarang ini menunjukan Pemprov
Banten kurang matang dalam menyusun perencanaan sebelumnya. Beberapa
kali sempat terjadi perubahan anggaran.
Ade mengkritisi penyaluran dana jaring pengaman sosial di kabupaten/kota terlihat carut marut.
Banprov kab/kota dan dana desa juga yang mereka geser untuk covid tak
jelas. Mereka yang rubah, mereka yg repot. Pengelolaan RKUD-nya juga
carut marut,” terangnya
