 |
| KMS 30 gelar aksi depan Puspemprov Banten. |
SERANG-Menyusul tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi
Banten, seakan menjadi mimpi buruk bagi daerah karena Provinsi Banten
sampai saat ini masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat pengguran
tertinggi secara nasional.
Menyikapi hal itu, KMS 30 menggelar aksi demonstrasi di kawasan pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, dan meminta kepada
Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk bertanggung jawab untuk mengatasi
persoalan tersebut, Kamis, (28/11/2019).
“Dan yang lebih miris, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa
Provinsi Banten kembali menempati peringkat pertama TPT,” kata Wawan
Khoirul Anwar selaku Koordinator lapangan aksi, kepada awak media.
Dalam rilis BPS tahun 2019, menyebutkan bahwa Banten menempati
peringkat pertama dengan TPT sebanyak 8,11 persen, ini lebih besar
dibandingkan dengan Daerah lain jumlah TPT nya.
“Padahal Pergub nomor 9 tahun 2018 yang dimana itu menjadi sarana
informasi lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja ini seharusnya
menjadi salah satu keunggulan untuk Pemprov mengurangi tingkat
pengangguran terbuka,” terang Wawan yang kerap disapa Qiwong itu.
Disebutkan dalam poin A dalam Pergub tersebut, bahwa masyarakat dapat
bekerja dengan kompetensinya, dan perusahaan dapat merekrut dan
menempatkan tenaga kerja.
“Tapi sayangnya peraturan itu seakan tak menjadi jawaban atas banyaknya orang yang menganggur di Provinsi Banten,” tukasnya.
“Seharusnya Gubernur Banten bisa menyiapkan Sumber Daya Manusia yang
berkualitas dan siap bersaing dengan para pendatang, karna bisa kita
ketahui juga bahwa penyumbang pengangguran tertinggi di Daerah itu
berada di kawasan industri” tambah Wawan.
Wawan juga menerangkan, setelah diketahui APBD 2020 mencapai nilai 13
triliun lebih, diharapkan menjadi sarana untuk menekan tingginya angka
pengangguran di Banten.
