“Abuse of Power” dan Korupsi Membuat RI Susah Maju

JAKARTA – Sejumlah kalangan menilai kegagalan Indonesia menjadi negara maju karena maraknya korupsi, dan terjadi pe­nyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang melahirkan sistem kediktatoran.

Untuk itu, Indonesia jangan mundur de­ngan mengulang kesalahan masa lalu. Saat ini, kekuasaan oligarki begitu kuat. Apalagi jika suara rakyat dihilangkan, kekuasaan itu bakal semakin kuat. Ini berpotensi mendo­rong terjadinya kembali abuse of power.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Ma’ruf, mengemukakan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa muncul di era Orba akibat inter­vensi kekuasaan yang sangat besar.

“Contoh lain dari abuse of power adalah kartel impor pangan yang mematikan pe­tani. Jadi, sumber akar masalah kita adalah abuse of power dan korupsi yang memati­kan RI,” papar dia, ketika dihubungi, Rabu (27/11).

Dia menambahkan saat ini pun RI se­benarnya belum mampu melewati revolusi industri 3.0. Indikasinya, cangkul saja ma­sih impor. “Ini bisa terjadi karena dimatikan sistem kroni kapitalisme,” tukas Ma’ruf.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Gitadi Tegas, menambahkan se­karang Indonesia ingin lompat langsung ke revolusi industri 4.0 untuk mengejar keting­galan di revolusi industri 3.0.

“Maka kroni kapitalisme harus dihilang­kan karena sistem inilah yang meming­girkan ekonomi rakyat. Pengusaha yang dipelihara penguasa punya kekuasaan me­matikan pesaing. Free market dibunuh oleh oligarki dalam kroni kapitalisme,” tutur dia.

Menurut Ma’ruf, dalam revolusi industri 4.0 ada hal yang mendasar, yaitu penciptaan lapangan kerja yang masif. Ini hanya bisa dilakukan melalui sinergi pemerintah dan pengusaha (swasta).

“Kerja sama ini bisa optimal, dengan catatan pengusaha diberikan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha. Maka kroni kapitalisme dan kriminalisasi kasus perdata pada pengusaha harus dibasmi to­tal, karena itulah yang menghambat kema­juan kita,” tegas dia.

Ma’ruf menekankan sistem kroni kapi­talisme membuat banyak usaha tidak bisa hidup di alam bebas dan ada kepastian hu­kum. Ini tecermin dari fenomena hampir ti­dak ada perusahaan Indonesia yang sukses di mancanegara karena terbiasa dengan sis­tem kroni.

“Kalau Indonesia mau maju, hapuskan sistem itu demi 260 juta rakyat dan cita-cita founding fathers. Kita harus mampu ber­saing, jangan cuma jadi tukang jahit dan tukang rakit,” ujar dia.

Ma’ruf mengingatkan Indonesia harus mampu memajukan diri sendiri, jangan bergantung pada asing karena mereka pu­nya kepentingan sendiri. “Ibaratnya, kita seperti pohon kecil yang dikelilingi po­hon-pohon tinggi dan besar, sehingga su­lit dapatkan sinar matahari untuk tumbuh. Pohon kecil nggak bisa harapkan pohon besar, jadi harus kuatkan akar sendiri agar bisa tumbuh tinggi dan mendapatkan sinar matahari,” kata dia.

Definisi Ulang

Terkait dengan revolusi industri 4.0, Katica Roy, CEO Pipeline, dalam tulisan berjudul The Fourth Industrial Revolution is redefining the economy as we know it, di situs World Economic Forum (WEF), Sela­sa (26/11), memaparkan tiga kerangka kerja ekonomi utama yang paling membutuhkan perbaikan revolusi industri 4.0.

Ketiganya adalah penciptaan pendapat­an, partisipasi angkatan kerja, dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut dia, untuk beradaptasi dengan gelombang perubahan yang mentransforma­sikan ekonomi, para pemimpin kebijakan dan bisnis harus mempertimbangkan sejumlah pedoman untuk memastikan tidak ada se­orang pun, pria atau wanita, yang tertinggal.

Pertama, perlu mendefinisikan kembali pekerjaan dalam konteks ekonomi digital. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan da­lam ekonomi konteks yang berkembang? Perlindungan sosial apa yang disediakan untuk kesehatan pekerja? Bagaimana men­jaga mereka agar tetap aman bekerja dalam dalam lokasi yang jauh dan liar?

“Kedua, kita harus mengingat demografi angkatan kerja yang terus berubah dan menciptakan solusi untuk mendukung te­naga kerja masa depan,” ujar Roy.

Ketiga, pemerintah dan bisnis harus mengambil tindakan untuk secara proaktif melatih kembali tenaga kerja mereka. Se­bagai contoh, pemerintah AS dapat mela­tih kembali lebih dari tiga perempat tenaga kerja yang digantikan teknologi dengan in­vestasi 19,9 miliar dollar AS, dan menghasil­kan pengembalian positif melalui pajak dan biaya kesejahteraan yang lebih rendah.

“Akhirnya, kita harus menerapkan sudut pandang gender ke semua pengambilan ke­putusan di masa depan, dan bukan hanya karena itu adalah hal yang benar untuk di­lakukan,” tukas Roy. Kesetaraan gender me­miliki potensi ekonomi global sebesar 12 triliun dollar AS.