Perlu Cermati Kenaikan Utang Luar Negeri

JAKARTA – Indonesia harus lebih ber­hati-hati dalam pengelolaan utang luar negeri (ULN), baik utang pemerintah maupun swasta, karena munculnya potensi depresiasi rupiah yang lebih dalam akibat terjadinya arus modal keluar (capital outflow) yang lebih besar.

Bank Dunia memperingatkan bahwa per­lambatan ekonomi global, ditambah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiong­kok yang berlanjut, potensi resesi ekonomi AS, serta pelemahan ekonomi Eropa dan Tiongkok, berpeluang memicu capital outflow tersebut. Ini berpotensi mendorong kenaikan suku bu­nga acuan Indonesia dan pelemahan rupiah yang lebih tajam.

Direktur Utama Core Indonesia, Muham­mad Faisal, mengemukakan Indonesia harus berhati-hati mengelola ULN pemerintah dan swasta yang terus membengkak hingga menca­pai 391,8 miliar dollar AS per Juni 2019.

“Pemerintah mesti melakukan pendala­man utang dalam negeri, sehingga relatif lebih aman terhadap gejolak eksternal,” jelas dia, ke­tika dihubungi, Jumat (6/9).

Terkait dengan risiko ULN Indonesia, Faisal mengutip peringatan dari konsultan keuangan global, McKinsey & Company, yang menem­patkan Indonesia dalam risiko tertinggi ketiga di Asia setelah Tiongkok dan India karena be­sarnya utang swasta dan pemerintah dalam va­luta asing.

Meskipun secara agregat rasio utang sekitar 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia dinilai tidak lebih aman dari Jepang yang memiliki utang dua kali lipat dari PDB. Jepang bisa dikatakan selalu terhindar dari ge­jolak karena sebagian besar utang berasal dari dalam negeri.

“Menambah utang di situasi ekonomi glo­bal yang sulit itu oke saja, asalkan portofolio utangnya dari dalam negeri sehingga ancaman depresiasi rupiah tidak mengganggu keuangan negara dan ekonomi,” ujar Faisal.

Sebelumnya, McKinsey mengingatkan ne­gara Asia untuk mewaspadai risiko terulang­nya krisis keuangan 1997, menyusul tingginya tingkat utang asing, terutama di tengah-tengah berkecamuknya perang dagang yang berpe­luang memicu resesi dunia.

Dalam laporan bertajuk Signs of Stress in The Asian Financial System, McKinsey mengung­kapkan bahwa 25 persen ULN jangka panjang swasta di Indonesia memiliki rasio penutupan bunga atau interest coverage ratio (ICR) kurang dari 1,5 kali.

Rasio tersebut dinilai rawan karena per­seroan menggunakan mayoritas labanya un­tuk membayar utang. Tingkat utang Indonesia yang berdenominasi dollar AS mencapai 50 persen dari porsi utang yang ada, atau jauh di atas rata-rata kawasan sebesar 25 persen.

Semakin Berbahaya

Mengenai potensi capital outflow, dalam laporan berjudul Global Economic Risks and Implications for Indonesia, Bank Dunia menilai arus modal keluar itu semakin berbahaya ka­rena hingga kini Indonesia masih mengalami defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Diproyeksikan, CAD Indonesia mencapai 33 miliar dollar AS pada 2019, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 31 miliar dollar AS.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) juga lesu, rata-rata 22 miliar dollar AS per ta­hun. Itu pun harus dikurangi dengan yang ke­luar dari Indonesia sekitar lima miliar dollar AS setahun.

Dengan kondisi ini, Bank Dunia memper­kirakan dibutuhkan setidaknya 16 miliar dollar AS per tahun inflow pembiayaan eksternal un­tuk menutup gap defisit tersebut. Pembiayaan eksternal yang dibutuhkan bisa lebih banyak jika capital outflow yang diprediksi benar-be­nar terjadi.

Sementara itu, pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Airlangga, Surabaya, Mo­hammad Nasih, mengatakan perang dagang AS-Tiongkok bisa berlangsung lama, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi RI.

“Pertumbuhan kemungkinan akan meleset dari target, hanya tercapai sekitar 4,9 persen. Selain itu, perang dagang akan mendorong im­por kita naik,” ujar dia.

Kenaikan impor ditambah depresiasi rupiah akan menaikkan harga sehingga mendorong laju inflasi. Akibatnya, daya beli masyarakat melemah sehingga meningkatkan kemiskinan dan memperlebar kesenjangan ekonomi. “Un­tuk itu, langkah mendesak yang harus dilaku­kan pemerintah adalah memperbaiki daya sa­ing,” papar Nasih