Normalisasi Kalimati, Dewan Desak Pemkab Serang Ganti Untung

SERANG, (KB).- Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang asal Serang Utara menilai masyarakat yang akan terkena gusuran proyek Kalimati Ciujung Lama kebanyakan adalah masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu diharapkan dalam proyek tersebut masyarakat korban gusuran bisa mendapatkan ganti untung.

Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Partai PPP Dendi Kurnia Ardiansyah mengatakan, saat ini alat berat untuk normalisasi Kalimati Ciujung tersebut sudah mulai turun.‎ Namun ia berharap sebelum penertiban dilakukan tentunya harus ada penggantian untuk masyarakat.

“‎Jangan ditertibkan terlebih dahulu, masyarakatnya dulu, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk masyarakat sekitar yang terkena dampak normalisasi saluran kalimati itu,” ujar anggota dewan baru dari PPP tersebut saat ditemui Kabar Banten di ruang komisi II, Senin (8/9/2019).

Dendi mengatakan, masyarakat yang terkena dampak normalisasi tersebut kebanyakan dari kalangan tidak mampu, dan bahkan ada bangunan musala serta masjid di sekitar lokasi penertiban. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan pihaknya untuk mendesak Pemerintah untuk memberikan penggantian.

“Supaya tidak terjadi masalah kedepan,‎ yang saya pikirkan masjid ini kan tempat ibadah, karena permanen. Sebetulnya dari tahun 1993 itu sudah ada PT Silptera membebaskan rumah-rumah di pinggiran kali, tapi belum ditindaklanjuti pembangunannya. Sebagian ada tanah negara, sebagian milik pribadi,” katanya.

Namun demikian secara umum masyarakat mendukung adanya normalisasi. Karena‎ masyarakat setempat selama ini sangat kesulitan air bersih. “Emang banyak manfaatnya, air disana cukup adanya perluasan kali itu. Jadi mendukung. Karena selama ini sulit air bersih, bahkan saat kemarau untuk wudhu saja tidak ada. Masyarakat harus beli air galon untuk mandi, kalau sehari mandi dua kali itu sudah berapa biayanya,” tuturnya.

Anggota DPRD Kabupaten Serang dari PKS, Ahmad Faisal mengatakan, masyarakat sebagian besar sudah tahu bahwa tanah ditinggalinya adalah tanah negara. Namun masyarakat meminta ganti rugi untuk bangunannya. “‎Kalau berapa-berapanya itu mah hitungannya urusan Pemkab Serang, tinggal‎ pendekatannya, sosialisasinya, tapi sebagian besar mengerti kalau itu mau di normalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat mengaku masih menunggu perintah dari balai besar.‎ Oleh karena itu dirinya belum bisa melakukan penertiban bangunan di bantaran kalimati Ciujung.

“Kita mah lagi nunggu, sosialisasi sudah, yang punya koordinat balai desar, yang punya by name by adress bangunan liar PU, pematokan sudah, sosialisasi sudah, tinggal eksekusi, itu tombolnya di balai besar,” ujarnya.