 |
| Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto saat raker di Komisi III DPR. |
JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Dr (HC) Hadi
Tjahjanto diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni
Supriyanto mengikuti Rapat Kerja Panitia Khusus (Raker Pansus)
Pemindahan Ibu Kota Negara dengan DPR, bertempat di Ruang Rapat Komisi
III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Raker Pansus yang diikuti pula dari jajaran Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) RI, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI, di buka secara resmi oleh Ketua
Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali.
Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI menuturkan bahwa berdasarkan
rencana dari Bappenas, penempatan Ibu Kota Negara berada di wilayah
Penajam Paser Utara yang akan dibangun pusat pemerintahan.
“Untuk instansi militer, termasuk rencana pemindahan Mabes TNI dan
jajarannya berada di wilayah Kutai Kartanegara berjarak 117 km dari Ibu
Kota Negara nantinya,” ujarnya.
Selanjutnya disampaikan bahwa penempatan Ibu Kota yang berlokasi di
Kalimantan Timur akan menghadapi perbatasan dengan Malaysia yaitu 2.602
km. “Kemudian kita memiliki batas maritime dengan Malaysia yang diapit
oleh dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” ucapnya.
“Penempatan Ibu Kota Negara tentunya tidak terlepas dari potensi
ancaman, baik militer maupun non militer, baik dari dalam maupun luar
negeri,” kata Letjen TNI Joni Supriyanto.
Ikut serta mendampingi Kasum TNI diantaranya Asrenum Panglima TNI
Laksda TNI Agung Prasetiawan, Aster Panglima TNI Mayjen TNI George
Elnadus Supit, Askomlek Panglima TNI Laksda TNI Lutfi Syaefullah,
Kababinkum TNI Mayjen TNI Joko Purnomo, dan Waasops Panglima TNI Marsma
TNI M. Khairil Lubis
