Serang-Palang Merah Indonesia (PMI) Povinsi Banten lakukan rapat rutin Unit
Tranfusi Darah (UTD) se-Provinsi Banten, dimana rapat tersebut diikuti
oleh tujuh unit UTD, kegiatan tersebut ini bertujuan untuk pelayanan
kebutuhan darah untuk masyarakat yang membutuhkan, rapat ini
dilaksanakan di Gedung PMI Provinsi Banten Jalan Raya. Serang-Tangerang,
Kota Serang, Jum’at (7/4/2017).
Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah, mengatakan, rapat ini
dilakukan rutin oleh PMI Provinsi Banten untuk memantau stok Darah di
Unit Transfusi Darah, dalam rapat juga PMI Provinsi Banten akan mengawal
Unit Transfusi Darah Kota Serang yang sampai saat ini masih belum
berjalan, sedangkan Unit Transfusi Darah di Tangerang Selatan baru saja
mulai terbentuk, intinya ini pelayanan terhadap kebutuhan stok darah,
jadi dari rapat yang sudah dirutinkan pelayanan darah ini tidak
berkotak-kotak artinya tidak sendiri-sendiri harus saling membantu,
tetapi dari tujuh unit Unit Transfusi Darah ini sudah memiliki jejaring
koneksi dengan yang lain.
“Contohnya jika Unit Transfusi Darah Kabupaten Lebak stok darahnya
kurang Unit Transfusi Darah daerah lain bisa membantunya, jika kita
lakukan duduk bareng di sini setiap Unit Transfusi Darah akan terlihat
kompak tidak sendiri-sendiri yang kita inginkan adalah kekompakan di
UTD-UTD lainnya, saya juga tadi meminta meninfestalisir dari UTD-UTD
Kabupaten Kota apa sih kendalanya tapi mereka memang yang disulitkan
adalah gedung jadi ini yang harus kita pikirkan, nanti juga kita
melakukan audensi ke Provinsi dan Kabupaten Kota untuk meminta bantuan
karena memang kita lihat bunyi undang-undangnya pemerintah berperan
peting juga dalam ini, cuma PMI ini kan terbantukan oleh UTD jadi
permasalahan ini juga tanggung jawab PMI dan Pemerintah,”ujarnya.
Untuk soal stok darah di Provinsi Banten, Tatu menyebutkan, bahwa
pemerintah harus lebih diingatkan kembali karena kebutuhan stok darah
tersebut juga harus dibantu dengan APBD dari Provinsi maupun dari
Kabupaten Kota, memang PMI selama ini sangat terbantukan oleh UTD yang
sudah dibentuk, memang kebutuhan tersebut juga harus di Backup oleh APBD
jadi untuk kebutuhannya juga tidak terlalu tinggi mengecas
kemasyarakatnya, ada juga masyarakat harus membeli darah itu salah yang
ada biyaya cas itu, biyaya cas itu untuk campuran yang dicampurkan
kedarah agar darah tersebut baik.
“Memang banyak sekali kebutuhan UTD ini, jadi harus dari ini
pemerintah harus memgambil ahli, jadi yang saya inginkan dari semua
masyarakat jangan sampai diminta cas untuk meminta stok darah yang
dibutuhkan, ini yang harus menjadi fokus pemerintah mau dari Provinsi
sampai Kabupaten Kota, disinilah pemerintah harus memiliki peran yang
saya anggap sangat penting, bertujuannyakan untuk mensejahterakan
masyarakat dalam bidang kesehatan, jika kita kenakan cas memurut saya
sangat cukup disayangkan,”katanya.
Berkaitan dengan stok darah di Provinsi Banten, Tatu menjelaskan,
stok darah saat ini di Provinsi Banten masih terbilang sangat aman dan
tidak ada kendala dalam menyetok darah, dan UTD juga tidak boleh
mengkotak-kotakan transfusi darah yang sudah distokan oleh PMI dan UTD,
itu juga kan memang sudah tanggung jawab dari PMI dan UTD, kalau bisa
setiap desa harus memiliki stok darah cadangan yang tersimpan oleh
manusia yang mau memberikannya, Darah itu kan tidak ada pabriknya dari
PMI sendiri ingin masyarakat ikut serta membantunya dalam stok darah
ini.
“Untuk saat ini alhamdullilah tidak ada ke dalam golongan darah yang
dianggap sulit stok di kita aman dan golongan darah ada semua, memang
sangat jarang juga masyarakat meminta golongan darah AB atau seperti apa
lah, intinya kedepan masih bisa kita kaper lah, karena mereka juga bisa
berjalan komunikasi dengan baik oleh UTD yang sudah kita arahkan,
memang kita akui stok darah untuk bulan puasa sangat sulit karena kan
banyak yang menjalankan ibadah puasa sedangkan darah itu kurang bagus,
paling jika stok menipis kita dibantu oleh umat keristen,”pungkasnya.
