JAKARTA, (KB).-Tujuh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Provinsi
Banten diganti. Para pejabat barunya dilantik bersamaan dengan
pelantikan 116 pejabat struktural lainnya oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BadanPertanahanNasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil di Aula
Prona Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (20/3/2017). Dalam
siaran pers BPN yang dimuat di lamanwww.bpn.go.id dijelaskan, para
pejabat yang dilantik itu meliputi pejabat struktural di lingkungan
Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, DKI Jakarta,
dan Jawa Barat. Setelah dilantik, para pejabat mengikuti acara
pengarahan yang berlangsung sampai sore hari.Sebagaimana tertuang dalam lampiran SK Menteri ATR/BPN nomor
148/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, ketujuh Kepala Kantor
Pertanahan di Banten yang baru dilantik adalah Nazron BR (Kabupaten
Serang), Rusli Yakob (Pandeglang), Afnansyah (Kabupaten Lebak), Himsar
(Kabupaten Tangerang), Badrussalim (Kota Tangerang), Muh. Tansri (Kota
Cilegon), dan Asnawati (Kota Tangerang Selatan). Dalam sambutannya,
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengingatkan kepada seluruh insan
ATR/BPN untuk memerangi pungutan liar (pungli). Ia merasa sedih dan
kecewa jika mendengar insan ATR/BPN tertangkap atau terkena Operasi
Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli.
"Oleh karena itu, pimpinan masing-masing satuan kerja harus selalu
mengingatkan dan memastikan tidak ada pungli dalam setiap proses layanan
di BPN dari awal hingga akhir," katanya.
Sofyan berjanji akan memperjuangkan tersedianya anggaran yang mencukupi untuk memenuhi kelengkapan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan. Pemenuhan anggaran ini akan dilakukan secara bertahap. Menurut Sofyan, ke depan harapan pemerintah dan masyarakat terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN sangat besar. Salah satu program besar tahun ini ditargetkannya 5 juta bidang tanah harus dapat disertifikatkan terutama melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis danLengkap (PTSL). "Dua juta bidang sudah mendapatkan alokasi dana dari APBN 2017, sedangkan sisanya 3 juta bidang sedang kita perjuangkan," ucap Sofyan.
Tuntut inovasi
Sofyan berjanji akan memperjuangkan tersedianya anggaran yang mencukupi untuk memenuhi kelengkapan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan. Pemenuhan anggaran ini akan dilakukan secara bertahap. Menurut Sofyan, ke depan harapan pemerintah dan masyarakat terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN sangat besar. Salah satu program besar tahun ini ditargetkannya 5 juta bidang tanah harus dapat disertifikatkan terutama melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis danLengkap (PTSL). "Dua juta bidang sudah mendapatkan alokasi dana dari APBN 2017, sedangkan sisanya 3 juta bidang sedang kita perjuangkan," ucap Sofyan.
Tuntut inovasi
Sofyan juga mengharapkan Kementerian ini dapat menyertifikatkan lahan
masyarakat lebih banyak daripada target 5 juta bidang. Menurut dia,
skema-skema ini menuntut inovasi, kreativitas, serta kerja sama
horizontal dan vertical antar-kepala kantor wilayah, para kepala kantor
pertanahan dan pimpinan satuan kerja serta semua insan ATR/BPN sehingga
dapat diimplementasikan dengan baik di tempat masing-masing. Pada bagian
lain, ia menjelaskan, saat ini tidak kurangdari 70% sengeka di
pengadilan adalah sengketa yang terkait masalah pertanahan.
Atas dasar itulah, ia meminta kualitas layanan mulai dari pengukuran,
pendaftaran bidang tanah, pengumpulan data yuridis, analisis, hingga
penerbitan sertifikat, dan pemberian hak-hak atas tanah (HGU, HGB, Hak
Milik) harus benar-benar ditingkatkan. ”Dengan cara seperti ini,
diharapkan sengketa tanah dapat dikurangi secara nyata," ucap Sofyan.
Pada akhir sambutannya, Sofyan meyakinkan kepada para pejabat yang baru
dilantik agar tidak takut dalam melakukan terobosan untuk kebaikan
masyarakat. "Jika saudara jadi korban kriminalisasi tanpa saudara
melakukan kesalahan, saya akan bela saudara sekuat tenaga dan wewenang
yang melekat pada Menteri ATR/Kepala BPN," tutur Sofyan.
