PANDEGLANG, (KB).-Sejumlah kritikan kembali mencuat jelang Hari Ulang Tahun (HUT)
ke-143 Kabupaten Pandeglang 1 April 2017. Setelah program pembangunan
yang dinilai belum memuaskan, kini giliran kinierja birokrasi menjadi
sorotan. "Kinerja birokrasi yang justru menimbulkan kontroversi, juga
berdampak pada turunnya citra Irna di mata publik," kata dosen Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mathla'ul Anwar (Unma)
Banten, Eko Supriatno, Selasa (21/3/2017).
Menurut Eko, bupati dinilai belum dapat menyelamatkan Pandeglang dari
ketertinggalan secara tuntas. Bupati, kata dia, hanya mampu mengambil
pilihan kerja-kerja pencitraan tanpa substansi. Selain itu, kata dia,
belum muncul regulasi yang kuat untuk mendukung Pandeglang lepas dari
ketertinggalan dan bebas korupsi."Hal itu menimbulkan kesan bahwa agenda
pembangunan belum berjalan maksimal. Sebab, belum muncul sosok Irna
sebagai figur pro rakyat dalam memimpin," ucapnya.
Dalam pandangan dia, bupati harus mengambil banyak pelajaran dari
kinerja setahun pertama ini agar kepercayaan publik terhadap
pemerintahan meningkat. Oleh karena itu, bupati harus mengevaluasi
kinerja dan program antikorupsi jajaran SKPD. "Evaluasi utamanya
didasarkan pada keselarasan antara program atau janji Irna-Tanto,
rencana pemerintahan, dan kebijakan Pemerintahan Pandeglang. Sehingga,
sudah waktunya Irna-Tanto tampil sebagai figur transformatif, bukan
pemimpin simulakra dan mengumbar selfie," ucapnya.
Hal hampir senada dikatakan Ketua Komite Masyarakat untuk Partisipasi
dan Transparansi (Kompast) Kabupaten Pandeglang, Nouvan Hidayat. Saat
ini, menurut dia, pelayanan dasar masyarakat belum terlihat ada
perbaikan yang menyeluruh, seperti pada bidang infrastruktur, pelayanan
kesehatan dan pendidikan. "Sebenarnya masyarakat keinginannya tidak
muluk-muluk. Memiliki jalan yang bagus, pelayanan kesehatan yang baik,
dan sarana pendidikan yang memadai. Apabila itu sudah terpenuhi,
masyarakat juga akan menilai bagus kinerja bupati," ucapnya
