TEGAL KONTAK BANTEN — Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat integritas birokrasi melalui kegiatan pengarahan antikorupsi yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Slawi, Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Tegal sebagai upaya konsolidasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
Inspektur Kabupaten Tegal, Saidno, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya diikuti oleh kepala daerah se-Jawa Tengah.
Ia mengungkapkan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan capaian indeks sebesar 77,07 atau meningkat 3,98 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, capaian tersebut masih berada dalam kategori waspada atau zona kuning.
“Peningkatan ini patut diapresiasi, tetapi masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” ujar Saidno.
Menurutnya, sejumlah aspek masih perlu diperbaiki, di antaranya optimalisasi prosedur pelayanan, penguatan budaya antikorupsi, serta penegakan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan.
Di sisi lain, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 mencapai 90,87 persen dan masuk dalam kategori baik. Meski secara nilai mengalami sedikit penurunan akibat perubahan indikator, peringkat Kabupaten Tegal justru mengalami peningkatan.
“Secara nilai memang sedikit menurun karena perubahan indikator, tetapi secara peringkat justru meningkat,” jelasnya.
Perbaikan juga terlihat pada tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang meningkat dari 91 persen menjadi 94,96 persen pada akhir semester II tahun 2025. Namun demikian, masih terdapat 5,04 persen rekomendasi lama yang perlu segera diselesaikan.
Saidno menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap keadilan sosial, ekonomi, hingga iklim investasi daerah.
Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar program formalitas.
“Komitmen yang sudah kita bangun harus diwujudkan dalam kerja nyata di setiap perangkat daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan pemberantasan korupsi saat ini tidak lagi bertumpu pada penindakan semata, tetapi harus diperkuat melalui sistem pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Bupati juga meminta seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana aksi yang telah dijalankan, termasuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta merumuskan solusi konkret.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada perolehan opini semata, tetapi harus mencerminkan akuntabilitas kepada publik.
“Laporan keuangan harus menjadi cerminan integritas dan tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bupati turut menyoroti sejumlah area yang rawan terjadinya praktik korupsi, seperti perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, benturan kepentingan, hingga perizinan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk saling mengingatkan dan menjaga agar praktik penyimpangan tidak terjadi di lingkungan pemerintahan.
“Integritas pimpinan dan budaya kerja yang sehat adalah kunci utama pencegahan korupsi,” tegasnya.
Capaian MCP sebesar 90,87 persen juga berdampak pada peningkatan peringkat Kabupaten Tegal di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dari posisi ke-26 menjadi ke-13.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tegal berharap semangat antikorupsi tidak hanya menjadi komitmen, tetapi dapat diimplementasikan dalam praktik kerja sehari-hari guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada masyarakat.
