JAKARTA KONTAK BANTEN – Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin , melontarkan peringatan keras kepada jajaran jaksa di daerah agar tidak hanya fokus pada perkara kecil, tetapi berani mengungkap kasus korupsi berskala besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin saat memberikan arahan kepada aparat penegak hukum di Papua . Ia tertarik pada kecenderungan menangani perkara di daerah yang dinilai masih belum menyentuh kasus-kasus besar bernilai miliaran hingga triliunan rupiah.
“Jangan hanya fokus pada dana desa. Kalau ada korupsi besar, harus berani ditindak,” tegasnya.
Soroti Pemulihan Kerugian Negara
Burhanuddin tingginya pengembalian kerugian negara sebagai indikator keberhasilan penegakan hukum. Ia mengungkapkan bahwa di Papua masih terdapat tunggakan uang pengganti sebesar Rp97,14 miliar yang belum berhasil disampaikan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa penanganan kasus korupsi belum sepenuhnya menyasar akar permasalahan.
Kasus Besar Jadi Ujian Penegakan Hukum
Sejumlah perkara besar saat ini menjadi sorotan, di antaranya dugaan korupsi dana PON XX serta proyek aerosport di Mimika. Kasus-kasus tersebut kini berada dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Papua.
Burhanuddin meminta agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara tuntas dan tidak berhenti di tengah jalan.
Tekanan terhadap Aparat Jadi Tantangan
Dalam arahannya, Burhanuddin juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, termasuk tekanan, intimidasi, hingga upaya pelemahan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk menghindari penanganan perkara besar.
“Ketakutan bukan alasan. Penegak hukum harus tetap profesional dan berani,” ujarnya.
Soroti Pengawasan Internal
Selain faktor eksternal, Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan internal pada kejaksaan tubuh. Ia menilai masih adanya tunggakan eksekusi perkara di sejumlah daerah menunjukkan perlunya perbaikan dari dalam institusi.
Kawal Proyek Strategis Nasional
Lebih lanjut, Burhanuddin mengibarkan pengawalan terhadap 38 proyek strategis nasional di Papua dengan nilai mencapai Rp3,7 triliun. Ia menegaskan bahwa kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan proyek tersebut berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.
Arahan Jaksa Agung ini menjadi penegasan komitmen penegakan hukum yang lebih tegas, sekaligus dorongan bagi aparat di daerah untuk berani mengungkap praktik korupsi besar demi menjaga keuangan negara dan kepercayaan publik.
