Aduan Bansos Covid-19 Melonjak

SERANG, (KB).- Frekuensi pengaduan terkait bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi Covid-19 di Provinsi Banten naik signifikan. Hingga 3 Juli 2020, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten telah menerima 188 pengaduan perihal bansos.

“Total pengaduan yang masuk melalui posko daring Covid-19 sebanyak 203 aduan. Mayoritas terkait bansos yakni sebanyak 188 aduan,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan, dikonfirmasi Ahad (5/7/2020).

Ratusan pengaduan yang masuk ke Ombudsman terkait beberapa hal, yaitu bansos 188 laporan, keuangan 9 laporan, transportasi 3 laporan, kesehatan 2 laporan, dan keamanan 1 laporan.

Jumlah pengaduan mengenai bansos tersebut melonjak. Sebelumnya, pada 9 Juni lalu, aduan bansos yang masuk ke posko daring Ombudsman tercatat sebanyak 146 laporan.

Dedy mengungkapkan, aduan bansos tersebut berisi tentang masyarakat yang tidak mendapatkan bansos, padahal dinilai layak untuk mendapatkan bantuan karena masuk kategori terdampak Covid-19. “Mayoritas tidak mendapatkan bansos,” ucapnya.

Diketahui, bansos Covid-19 berasal dari berbagai sumber anggaran, yaitu dari pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab/pemkot. Dari aduan yang diterima Ombudsman, sebagian besar aduan bansos yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota. “Yang terbanyak bersumber dari kabupaten/kota,” ujar Dedy.

Terpisah, Plt Sekretaris Dinas Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja mengatakan, banyaknya aduan ke Ombudsman tidak serta merta menjadi tolok ukur berhasil tidaknya proses penyaluran bansos.

Menurutnya, tingginya aduan bansos menjadi bukti bahwa masyarakat Banten telah sadar dan melek mengenai hak-hak mereka.

“Sudah selangkah lebih maju dibandingkan daerah lain dalam hal melaporkan hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Walaupun misalnya jika ada ketidaksesuaian dapat dijawab,” ucap Budi.

Dirinya justru melihat aduan bansos sebagai pertanda baik mengenai keterbukaan informasi publik karena masyarakat lebih melek terhadap pelayanan publik.

“Sehingga membuat kami yang berada di tatanan pemerintahan menjadi terpecut dan selalu mengoptimalkan segi-segi pelayanan kepada masyarakat agar selalu prima sesuai standar pelayanan minimal,” tuturnya.